Tax Consulting


flash newsTopik: PERPAJAKAN DAN PENERIMAAN

1. Aturan Pajak Bikin Galau WP Patuh

Pro kontra penerbitan PP 36/2017 tidak membuat upaya DJP mencari harta tersembunyi mengendur. Menurut DJP, pemungutan pajak atas harta bersih yang tak tercantum di SPT PPh atau yang belum diungkap di program amnesti pajak adalah semata-mata demi keadilan masyarakat utamanya kepada hampir 1 juta wajib pajak yang sudah mengikuti amnesti pajak serta lebih dari 12 juta wajib pajak pribadi (PNS & karyawan) yang sudah patuh melaksanakan kewajiban pajak.

DJP berjanji akan profesional dan memastikan kesahihan data pembanding harta yang dimiliki WP. Selain itu DJP juga akan melaksakanakan PP ini secara terukur serta menggunakan skala prioritas. (Kontan)

2. KPK dan Pemprov DKI Kerja Sama Tarik Pajak Daerah

KPK bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dalam mengintegrasikan informasi pajak di Ibu Kota agar dapat lebih banyak lagi menarik pajak daerah dengan menandatangani perjanjian kerja sama dalam memperoleh data atau informasi perpajakan daerah melalui Pengintegrasian Data dan/atau Informasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (yang meliputi NIK Wajib Pajak, nama WP, alamat, tahun pajak terakhir, tahun pembuatan kendaraan, merk kendaraan, tipe kendaraan, warna kendaraan, nomor rangka kendaraan, dan nomor mesin kendaraan/ID), dan data PBB-P2 (yang meliputi NIK WP, nama WP, tanggal lahir, alamat, luas tanah dan luas bangunan).

Perjanjian ini juga termasuk tentang kepemilikan lahan terkait dengan PBB sehingga ada integrasi data dengan milik KPK. Ruang lingkup perjanjian kerja sama meliputi pemanfaatan Data dan/atau Informasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pemanfaatan data atau informasi PBB-P2, serta pemanfaatan data atau informasi tindak pidana korupsi dalam bidang perpajakan daerah terkait PKB dan PBB P2.

Topik: EKONOMI DAN BISNIS

1. Dewan Setujui Postur Pembiayaan Anggaran 2018

Defisit RAPBN 2018 yang disepakati 2,18% atau lebih rendah dari APBN 2017 yakni 2,92% tetap memberi ruang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan anggaran ke sektor prioritas. Diharapkan hal ini dapat mendukung kegiatan yang lebih produktif.

DPR RI menyetujui postur pembiayaan untuk menutup defisit anggaran yang diajukan pemerintah dalam RAPBN 2018 sebesar Rp325,9 triliun. Untuk pembiayaan utang, pemerintah menetapkan Rp399,2 triliun dalam anggaran tahun depan. Jumlah tersebut berasal dari SBN Rp414,7 triliun (neto), lebih kecil dibandingkan outlook 2017 sebesar Rp433 triliun dan pinjaman Rp15,5 triliun (neto). Kebijakan penurunan defisit dijaga untuk terus memungkinkan pelaksanaan program penting dan strategis bagi masyarakat luas. (Bisnis Indonesia dan Tempo)

2. Bank BUMN Berencana Pangkas Suku Bunga Spesial Deposito

Himpunan Bank Negara atau Himbara berencana menurunkan suku bunga deposito special rate bertahap menjadi 6,35% dari yang saat ini rata-rata berlaku pada 6,75%. Himbara terdiri dari 4 bank yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.
Penurunan bunga spesial deposito akan berdampak besar pada biaya dana yang dikeluarkan bank. (Media Indonesia)

3. Paket kebijakan Ekonomi XV

Kebijakan pengawasan post border sebagai aturan dari paket kebijakan ekonomi XV akan rampung Oktober 2017, tetapi tidak mengubah tata niaga ekspor impor. Menurut INDEF, rencana pemerintah mengubah proses pengawasan menjadi di luar kawasan pabean atau post border harus dikaji ulang, sebab ada protes dari kalangan produsen baja dengan alasan tingkat kebocoran impor justru akan lebih besar. (Bisnis Indonesia)

4. Tekfin Dapat Bantu Kembangkan Bursa

Perusahaan teknologi finansial (Tekfin) dapat banyak berperan di pasar modal. Dengan bantuan teknologi, jumlah investor dan literasi di pasar modal dapat ditingkatkan. Peran yang dapat dilakukan Perusahaan Tekfin adalah menggarap perdagangan saham secara daring. (Kompas)

5. Proyek Baru Bermunculan

Badan Anggaran DPR dan Kementerian Keuangan membentuk Panitia Kerja A menyepakati defisit RAPBN 2018, yaitu sebesar Rp 325,9 triliun. Dana optimalisasi akan digunakan seluruhnya untuk mendanai belanja Negara, baik menambah alokasi proyek yang telah dianggarkan dalam RAPBN 2018 atau mendanai proyek yang belum terakomodasi dalam RAPBN 2018.

Panitia Kerja A dalam pembahasan tentang penerimaan minyak dan gas bumi serta subsidi energi pada pekan lalu, menghasilkan dana optimalisasi Rp 14,49 triliun. Dana tersebut belum termasuk kenaikan target Penerimaan Negara Bukan Pajak dan kenaikan target penerimaan di luar migas. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan seluruh dana optimalisasi akan dikompilasi terlebih dahulu. Alokasinya akan ditentukan dalam rapat bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Kompas)

Contact Us

Publication

Enforce A Flash News 16 November 2017
Enforce A Flash News 10 November 2017
Enforce A Flash News 8 November 2017

Read More

Partner in Charge

I Wayan Sudiarta
+62 877 7531 2419
wayan.sudiarta@enforcea.com
Related Post