Topik: PERPAJAKAN DAN PENERIMAAN

1.) Berharap Terjadi Migrasi ke Sektor Formal

Insentif fiskal pemangkasan tarif PPh UMKM diharapkan memicu pelaku UMKM untuk bermigrasi ke sektor formal. Tarif yang relatif rendah membuat beban secara finansial menjadi lebih kecil sehingga terbuka kemungkinan bagi WP UMKM untuk mengembangkan usaha atau investasi. Sektor UMKM dianggap cukup dominan dalam struktur perekonomian Indonesia.

Setidaknya jika menilik data Kemenkop dan UMKM 2012-2013, UMKM menghasilkan 60,34% dari PDB, sedangkan usaha besar hanya menghasilkan 39,6%. Jika dibandingkan dengan Negara kawasan ASEAN, porsi UMKM dalam struktur perekonomian di Indonesia tergolong paling besar, yang sebagian masih terkonsentrasi pada sektor primer, terutama pertanian. Berbeda jauh dengan Thailand yang hampir seluruh UMKM nya bergerak di sektor jasa, perdagangan dan manufaktur. (Bisnis Indonesia)

2.) Penerimaan Pajak Sampai Mei Melesat

Realisasi penerimaan PPh non migas dan PPN mendorong perbaikan kinerja keuangan negara hingga Mei 2018, sehingga realisasi penerimaan negara hingga 31 Mei 2018 mampu mencapai Rp 685,09 triliun. Jumlah itu sama dengan 36,16% target APBN 2018. Dibandingkan periode sama 2017, jumlah itu tumbuh 15,33% year on year (YoY). Pertumbuhan penerimaan negara Mei 2018 juga lebih besar dibandingkan April 2018 yang hanya 13,29%. Di sisi pajak, hingga Mei 2018 realisasinya Rp 484,5 triliun, tumbuh 14,13% YoY. Angka ini sama dengan 34,02% dari targetnya APBN 2018 yang sebesar Rp 1.424 triliun.

Sementara penerimaan PPh migas hingga akhir Mei 2018 mencatat tumbuh 3% secara tahunan. Itu sama dengan 66,62% target APBN 2018. Pertumbuhan penerimaan PPh migas ini terutama ditopang oleh kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau ICP. Lalu penerimaan PPN dan PPnBM, hingga akhir Mei 2018 tercatat tumbuh 16% YoY.

Penerimaan PPN dan PPnBM terus naik didorong pertumbuhan konsumsi dalam negeri dan kinerja impor. Hingga akhir Mei 2018, belanja tercatat sebesar Rp 779,51 triliun atau 35,1% dari APBN. Sehingga defisit anggaran mencapai Rp 94,43 triliun, naik dari April 2018 yang sebesar Rp 55,1 triliun. Dengan belanja yang lebih kencang, Menkeu yakin pertumbuan ekonomi triwulan II-2018 akan terdorong hingga mencapai 5,2%. (Kontan)

3.) PMA Asal AS Tidak Wajib Lapor

Perusahaan multinasional asal AS yang memiliki anak usaha di IDN tidak perlu menyertakan dokumen local TP Doc. John Hutagaol mengatakan bahwa tidak dicantumkannya dokumen lokal dalam TP Doc bagi penanaman modal asing asal AS merupakan implikasi BCAA (Bilateral Competent Authority Agreement) dengan otoritas pajak AD terkait CbCR. BCAA antara DJP dan Otoritas Pajak AS juga memungkinkan kedua pihak untuk melakukan pertukaran dokumen per Negara atau CbCR yang sebenarnya bisa dimulai pada bulan ini.

Dasar pertukaran CbCR ini adalah sejumlah perjanjian internasional baik dalam lingkup bilateral maupun global. Beberapa perjanjian tersebut di antaranya Tax Treaty, Mutual Conventional on Mutual Assistance in Tax Maters (MAC), Multilateral Competent Autority Agreement (MCAA), serta BCAA.

Dalam waktu dekat, DJP akan bertandang ke Lima, Peru terkait forum Inclusive Framework on BEPS untuk membahas berbagai persoalan, termasuk sengketa pajak di internasional (digital economy, review CbCR, treaty abuse, dan dispute resolution). DJP sebelumnya juga berencana memperluas kerja sama implementasi kewajiban penyampaian CbCR bagi perusahaan yang memiliki transaksi afiliasi. (Bisnis Indonesia)

Topik: EKONOMI DAN BISNIS

1.) Kinerja Ekspor Kembali Tekor

Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan pada bulan lalu kembali defisit. Lonjakan konsumsi mendorong kenaikan nilai impor Mei sebesar 28,12 persen secara bulanan menjadi US$17,64 miliar dibandingkan kinerja ekspor yang hanya tumbuh 12,47% atau mencapai US$16,12 miliar. (Koran Tempo)

2.) Pacu Industri Bahan Baku

Defisit neraca perdagangan periode Mei 2018 dipicu pertumbuhan kinerja impor yang jauh lebih tinggi daripada kinerja ekspor. Impor bahan baku periode Mei 2018 melonjak sebesar 9,02% (m-to-m) dengan nilai US$13,11 miliar. Kenaikan impor bahan baku diharap berdampak positif terhadap industri dalam negeri. Diharapkan semakin banyak pelaku industri yang menggarap industri berorientasi bahan baku. Bila ketergantungan bahan baku impor berkurang, defisit transaksi berjalan pun dapat ditekan. (Media Indonesia)

3.) Tren Transaksi Pasar Saham Positif

Investor menilai defisit neraca perdagangan dimaknai positif. Wakil Presiden Departemen Riset PT Indosurya Bersinar Sekuritas, William Surya Wijaya, menyatakan indeks harga saham gabungan (IHSG) diperkirakan berpeluang menguat. Kalangan investor menilai data perekonomian domestik masih positif meski selama Mei defisit US$1,52 miliar. (Koran Tempo)

4.) APBN: Penyaluran Dana Bansos Melonjak Dua Kali Lipat

Realisasi APBN 2018 khususnya penyaluran dana bantuan sosial per akhir Mei 2018 melonjak hampir dua kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pada periode yang sama, penyerapan belanja modal atau infrastruktur sedikit turun. Dilihat dari defisit APBN 2018 per 31 Mei 2018, angkanya lebih baik dari tahun 2017 terhadap Produk Domestik Bruto.

Defisit APBN dan surplus keseimbangan primer per akhir Mei 2018 itu merupakan agregasi dari realisasi pendapatan dan belanja Negara yang semuanya tumbuh. Dengan begitu, pendapatan bertumbuh. Tak lepas pula, peran pajak sebagai penyumbang terbesar pendapatan Negara, dan dikonfirmasi oleh Ditjen Pajak Robert Pakpahan dimana Pajak Penghasilan tumbuh 13% dan PPN tumbuh 16%. (Kompas)

5.) Lintas Sektoral Tekan Defisit

Pemerintah menyiapkan skenario mengurangi defisit neraca perdagangan. Solusi yang disiapkan bersifat jangka menengah dengan melibatkan sejumlah sektor. Diantara program yang digulirkan yaitu pemberian insentif, kemudahan dan keringanan pajak, kepabeanan, serta dari sisi makroprudensial Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Seperti diketahui sampai dengan Mei 2018, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan defisit kali ini dipicu sektor migas dan juga nonmigas. Sektor migas antara lain kenaikan harga minyak mentah dunia. Dengan demikian pula memicu angka impor Indonesia. Pemerintah perlu mendorong diplomasi dagang secara bilateral terutama dengan China dan AS agar efek perang dagang tidak berdampak terlalu besar khususnya bagi Indonesia. (Kompas)

6.) Defisit Perdagangan Mei US$ 1,52 M

Defisit neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2018 turun dari US$ 1,63 miliar pada April lalu menjadi US$ 1,52 miliar. Hal ini karena pertumbuhan ekspor mencapai 10,90% menjadi US$ 16,12 miliar lebih tinggi dari pertumbuhan impor 9,17% menjadi US$ 17,64 miliar. Defisit neraca perdagangan non migas turun dari US$ 517,6 juta menjadi US$279,9 juta. Sedangkan defisit neraca perdagangan migas naik menjadi US$1,24 miliar pada Mei 2018, dibanding April lalu yang defisit US$ 1,11 miliar. (Investor Daily)

7.) Keseimbangan primer Surplus Rp 18,1 triliun

Keseimbangan primer dalam APBN 2018 hingga akhir Mei 2018 mengalami surplus Rp18,1 triliun. Kondisi ini jauh lebih baik dari keseimbangan primer pada periode yang sama tahun lalu yang sudah negatif atau defisit hingga sebesar Rp29,9 triliun.

Sedangkan untuk defisit APBN 2018 hingga akhir Mei 2018 telah mencapai Rp94,4 triliun atau 0,64% terhadap PDB. Deficit anggaran ini berasal dari pendapatan negara yang hingga 31 Mei 2018 sudah mencapai Rp685 triliun dan belanja negara sebesar Rp779,5 triliun. (Investor Daily)

8.) Revisi UU Minerba Capai Tahap Akhir

Revisi UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara memasuki tahap akhir pembahasan dan ditargetkan akan rampung paling lambat sebelum berakhirnya masa jabatan anggota DPR pada tahun depan. DIM sudah selesai disusun dan panja RUU yang merupakan tahap akhir penyusunan revisi UU akan segera dibahas. Setelah itu, naskah revisi akan dibawa ke paripurna untuk disahkan. (Investor Daily)

9.) Kinerja APBN Membaik

Pemerintah mengklaim kinerja APBN 2018 hingga Mei sudah dalam tahap turning point atau pembelokan ke arah yg positif. Hal ini terjadi dalam kurun 3 tahun terakhir. SMI mengatakan saat ini defisit anggaran tercatat Rp94,4 T atau 0,64% dari PDB. Angka ini lebih baik dari tahun lalu yang deficit anggarannya sebesar Rp128,7 T atau 0,94% dari PDB. Dengan postur pendapatan dan belanja, sampai akhir Mei keseimbangan primer masih mengalami surplus sebesar Rp18,1 T.

Pemerintah memang mulai menerima hasil dari upaya perbaikan perekonomiannya saat ini, relaksasi dan insentif yang dilakukan selama ini memang memberikan pengaruh negatif dalam jangka pendek tetapi memperbaiki kualitas ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Surplus pada keseimbangan primer dan pendapatan menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah. Saat ini, pemerintah dihadapi berbagai tekanan seperti tahun politik di mana kinerja pemerintah sangat diawasi untuk suksesi kepemimpinan. Selain itu, volatilitas ekonomi global yang juga tidak menentu. (Bisnis Indonesia)

Contact us:
www.enforcea.com | twitter : @enforcea_info
fb : /EnforceA | contact@enforcea.com |
WA : 0813 1407 9696

Share this page .Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page