Topik: PERPAJAKAN DAN PENERIMAAN

1.) Pertumbuhan Setoran Pajak Stagnan

Kinerja penerimaan pajak pada Juli tercatat stagnan. Meski demikian, pemerintah mengaggap pertumbuhan penerimaan pajak masih sesuai dengan ekspektasi. Pertumbuhan penerimaan pajak Juli 2018 sebesar 14,28% atau kisaran Rp83,02 triliun. Pencapaian itu membuat otorItas pajak masih cukup optimis peneriman pajak tahun ini lebih baik dibandingkan tahun lalu, meskipun shortfall penerimaan pajak terbuka lebar.

Anggota BPK Agus Joko Pramono mengungkapkan, tren shortfall penerimaan pajak merupakan implikasi dari penetapan target penerimaan yang terlalu tinggi. Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo menganggap dengan kinerja pertumbuhan penerimaan pajak yang berada pada kisaran 14%, risiko shortfall penerimaan pajak masih terbuka lebar. (Bisnis Indonesia)

2.) Skema Baru Pencairan Imbalan Bunga

Bagi wajib pajak tampaknya perlu berhitung ulang ketika ingin mencairkan imbalan bunga. Ditjen Pajak baru saja mengubah skema peghitungan dan pemberian imbalan bunga. Perubahan itu tercantum dalam PMK No. 65/PMK/2018 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga.

Ada banyak penambahan dan alternatif dalam skema baru tersebut mulai dari mekanisme penghitungan, penegasan objek imbalan bunga PBB, hingga menganai kemudahan penyampaian Surat Setoran Pajak (SSP) yang semula harus berbentuk fisik kini bisa dilakukan secara sistem. (Bisnis Indonesia)

3.) Bank DKI Tambah Layanan Penerimaan Pajak

Bank DKI membuka kantor layanan setingkat kantor kas di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Cipayung, Jakarta Timur, untuk meningkatkan layanan penerimaan pajak daerah. Bank DKI senantiasa mendukung program Pemprov DKI dalam penerimaan pajak daerah, salah satunya PBB. Untuk itu, selain kantor layanan, nasabah dapat membayar PBB melalui e-channel Bank DKI seperti mesin ATM, mesin EDC, dan aplikasi layanan keuangan JakOne Mobile. (Media Indonesia)

4.) Pacu Pajak, Investor Asing Minta Kemudahan Impor

Investor asing minta pemerintah memberi kemudahan dan insentif impor. Salah satu yang diusulkan adalah pembebasan pungutan impor, agar bisa mendorong penerimaan pajak. Usulan itu terungkap saat investor asing menghadiri tax gathering bersama KPP PMA II Jaakrta, Selasa (31/7) malam.

Usulan tersebut merespon permintaan Kepala KPP PMA II Jakarta, Muhammad Hanif. Hanif Menyebut penerimaan pajak di KPP PMA semester I 2018 hanya Rp 9,2 triliun. Jumlah itu hanya 43% dari target tahun ini Rp 21,39 triliun. “Pajak bisa naik jika industri dapat memproduksi lebih banyak. Untuk ini, pembebasan pajak impor pada industry harus sesegera mungkin,” ujar DB Singh, CEO PT IndoStainless Indonesia usai pertemuan. (Kontan)

5.) Insentif Fiskal untuk Mobil Listrik Terbit pada Bulan Ini

Pemerintah terus fokus mengembangkan kendaraan listrik. Salah satu caranya adalah memberikan insentif fiskal berupa tax holiday untuk industri otomotif di dalam negeri yang memproduksi kendaraan listrik dan perusahaan yang mengembangkan teknologi baterai dan motor listrik untuk penggeraknya. Rencananya insentif tersebut keluar pada Agustus ini, bersamaan dengan insentif lainnya, termasuk yang super deductible tax untuk vokasi dan inovasi.

Kemperin juga sudah mengajukan skema penurunan bea masuk untuk kendaraan listrik dalam bentuk completely knock down (CKD) sekitar 0%-5%, yang saat ini dikenakan tarif hingga 5%-10%. Sementara untuk jenis incompletely knock down (IKD) dihapuskan menjadi 0% dari yang semula 7,5%. (Kontan)

Topik: EKONOMI DAN BISNIS

1.) Kelola Blok Rokan Bukti Keuangan Pertamina Kuat

PT Pertamina (persero) baru saja ditetapkan pemerintah untuk alih kelola blok Rokan dari PT Chevron pada Selasa (31/7) lalu. Pertamina bakal menambah 7.000 titik eksplorasi dalam pengelolaan Blok Rokan, Riau. Penambahan area tersebut bertujuan meningkatkan produksi migas di Blok Rokan.

Secara finansial Pertamina sanggup mengelola blok tersebut, terbukti mereka sanggup membayar bonus tandatangan US$784 juta atau sekitar Rp11,3 triliun. Bonus tandatangan merupakan prasyarat yang ditetapkan pemerintah bagi calon pengelola wilayah kerja migas. (Media Indonesia)

2.) Suku Bunga Indonia Diklaim Lebih Kredibel

BI meluncurkan suku bunga acuan baru untuk pasa uang antarbank (PUAB) bertenor satu malam (overnight) dengan nama Indonesia Overnight Index Average (Indonia). Benchmark baru tersebut telah efektif berlaku sejak pukul 19.30 WIB kemarin.

Indonia dapat berfungsi sebagai referensi dalam penetapan suku bunga pinjaman, penetapan harga instrumen keuangan, dan pengukuan kinerja instrumen keuangan. Sebelumnya, PUAB menggunakan acuan Jakarta Interbank Offered Rate (Jibor). Jibor ditetapkan berdasarkan suku bunga kuotasi yang disampaikan 24 bank yang ditunjuk bank sentral dalam kurun satu hari, sedangkan Indonia adalah suku bunga yang ditetapkan berdasarkan nilai dan volume rata-rata transaksi secara real time sepanjang hari. (Koran Tempo)

3.) Biodiesel Bisa Hemat Devisa

Pemerintah segera merealisasikan kebijakan untuk menghemat devisa melalui perluasan kewajiban penggunaan bahan bakar nabati atau biodiesel 20 persen. Kebijakan yang disebut dengan B20 yang berlaku mulai 1 September 2018 itu diproyeksikan bisa menghemat devisa 3,4 miliar dollar AS.

Presiden Joko Widodo kecewa karena program mandatori biodiesel yang dicanangkan sejak 2015 berjalan lambat. Untuk mempercepat program, pemerintah memperluas mandatori biodiesel mencakup sektor lain di luar sektor pelayanan publik (PSO). Untuk itu, sejumlah regulasi terkait pemanfaatan biodiesel akan dibah. (Kompas)

4.) BPS: Kuartal II, Pertumbuhan Industri Manufaktur Melambat

BPS melaporkan, produksi industri manufaktur besar dan sedang pada kuartal II-2018 meningkat 4,36% karena didorong oleh industri kulit dan alas kaki serta industri makanan. Pertumbuhan ini melambat dibandingkan kuartal I-2018 yang sebesar 5,35%. Jika dilihat secara kuartal, industri yang paling pesat adalah industri pengelolaan tembakau sebesar 10,31%.

Ekonom BCA David Sumual mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi perlambatan perkembangan industri manufaktur. Manufaktur sebenarnya memberi sumbangan besar untuk pajak sebab memberi andil sekitar 30%. Sektor manufaktur yang potensial untuk dikembangkan perlu dimulai dari industri padat karya seperti tekstil, sepatu, serta elektronik. (Investor Daily)

Contact us:
www.enforcea.com | twitter : @enforcea_info
fb : /EnforceA | contact@enforcea.com |
WA : 0813 1407 9696

Share this page .Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page