Tax Consulting


flash newsTopik: PERPAJAKAN DAN PENERIMAAN

1. SKB Amnesti Pajak, Surat Keterangan Bebas Akan Dipermudah

Menkeu meminta Ditjen Pajak untuk menyelidiki kabar penolakan SKB PPh wajib pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak. Dia mengatakan, berbekal SPH, seharusnya deklarasi atas nama wajib pajak tersebut diterima, termasuk ketika akan melakukan legalisasi.

Kementerian Keuangan Berjanji akan mempermudah proses penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) bagi peserta amnesti pajak yang belum menerima surat tersebut, dan membenarkan sejumlah wajib pajak peserta tax amnesty kesulitan mendapatkan SKB pajak penghasilan (PPh). Serta berjanji merilis aturan baru, Jumat 17 November untuk merevisi PMK No 118/2016 dan PMK No 141/2016 tentang Pelaksanaan Pengampunan Pajak, dikarenakan batas akhir pembebasan PPh atas pengalihan tanah dan bangunan adalah 31 Desember 2017.

Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan penolakan SKB tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi trust terhadap otoritas pajak. Dia berharap, revisi PMK memberi kepastiaan hukum, sebab SKB adalah mandate UU. (Kontan & Koran Tempo)

Topik: EKONOMI DAN BISNIS

1. IMF: Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Harus Seimbang

Dalam jangka pendek Indonesia harus mengambil kebijakan yang bisa menyeimbangkan antara pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Pasalnya, meski sejumlah indikator ekonomi makro dalam kondisi baik, Indonesia juga menghadapi risiko negatif terutama dari sisi eksternal seperti pembalikan arus modal, pertumbuhan ekonomi tiongkok yang lebih lambat, dan ketegangan geopolitik. (Investor Daily)

2. Hilirisasi Perlu Terus Didorong

Tren peningkatan harga komoditas mentah mulai menguat. Salah satu faktor pendorong tren ini adalah perkembangan ekonomi China. Perkembangan harga diikuti dengan mulai menggeliatnya perekonomian di daerah-daerah penghasil komoditas, terutama di pulau Sumatera dan Kalimantan.

Namun, pelaku usaha di sana juga masih terkendala masalah permodalan untuk kembali meningkatkan usaha. Oleh karena itu, Pemerintah dan pelaku usaha diharapkan tetap berkomitmen merealisasikan hilirisasi industri. Dikatakan bahwa likuiditas perbankan saat ini cukup besar sehingga bisa diarahkan tidak hanya untuk membiayai infrastruktur, tetapi juga untuk hilirisasi produk-produk komoditas unggulan. (Kompas)

3. Ekonomi Bergerak Kencang di Akhir Tahun

Kondisi perekonomian Indonesia terus membaik, didukung kebijakan makroekonomi yang hati-hati, peningkatan pertumbuhan ekonomi global dan harga komoditas, serta upaya berkelanjutan untuk memperkuat daya asing. Hal ini juga dapat terlihat dari kenaikan impor untuk bahan baku dan barang konsumsi.

Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan angka impor bahan baku yang diperuntukkan kebutuhan industri dalam negeri. Pemerintah berkomitmen akan terus jaga iklim bisnis dan investasi di Indonesia agar investor tertarik serta berdampak positif bagi ekonomi domestik. (Media Indonesia)

Contact Us

Publication

Enforce A Flash News 14 Desember 2017
Enforce A Flash News 08 Desember 2017
Enforce A Flash News 07 Desember 2017

Read More

Partner in Charge

I Wayan Sudiarta
+62 877 7531 2419
wayan.sudiarta@enforcea.com
Related Post