Tax Consulting


flash newsTopik: PERPAJAKAN DAN PENERIMAAN

1. Revisi Pajak Gula Petani Segera Terbit

Kementerian Keuangan akan segera menerbitkan revisi Peraturan Menteri Keuagan (PMK) Nomor 31 Tahun 2008 tentang Bahan Pokok Strategis yang Bebas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), termasuk gula petani. Kebijakan itu ditujukan untuk merespons permintaan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI). Menurut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, revisi peraturan soal PPN sudah dibicarakan secara internal antara Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekreterias Jenderal, dan Badan Kebijakan Fiskal. (Koran Tempo)

Topik: EKONOMI DAN BISNIS

1. Peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi 16 Mundur

Paket terbaru berisi teknis penyederhaaan izin investasi. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi 16 ada kemungkinan berlangsung pekan ini. Menurut dia, Presiden Joko Widodo meminta hal tersebut ditunda. “Presiden meminta dilaporkan nanti saja setelah 17 Agustus beres,” kata Darmin. (Koran Tempo)

2. Surplus Berlanjut di Juli

Neraca perdagangan Indonesia diperkirakan tetap stabil dengan surplus sekitar US$1 miliar pada Juli 2017 didorong faktor efek tahun dasar. Surplus pada Juli disebabkan peningkatan ekspor Indonesia karena adanya aktivitas bongkar muat yang berjalan efektif.

Dari sisi global, sentimen perbaikan pertumbuhan ekonomi dari negara mitra dagang Indonesia turut berpengaruh terhadap peningkatan ekspor Indonesia. Selain itu, kenaikan harga beberapa komoditas pada bulan Juli di antaranya minyak bumi, batu bara, serta beberapa jenis logam turut mendukung perbaikan ekspor.

Untuk impor, pertumbuhan diyakini disebabkan mulai berjalannya kegiatan ekonomi setelah lebaran. Serta disumbang dari impor bahan baku, barang modal sertabarang konsumsi karena adanya faktor base effect. (Bisnis Indonesia)

3. Pola Konsumsi Berubah dari Belanja ke Rekreasi

Masyarakat menengah ke atas cenderung menyimpan tabungan di perbankan. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pola konsumsi masyarakat mulai berubah dari belanja ke rekreasi. Perubahan terjadi karena pengaruh teknologi yang juga mengubah gaya hidup masyarakat. “Dulu beli baju baru dianggap cukup penting da membanggakan, sekarang tidak dianggap sesuatu yang penting. Ada hal lain seperti rekreasi,” kata Darmin. (Koran Tempo)

4. BI Buka Peluang Penurunan Suku Bunga

Bank Indonesia membuka peluang menurunkan suku bunga acuan atau 7 days repo rate yang telah bertahan di angka 4,75% selama 10 bulan terakhir. Kondisi ekonomi yang membaik dan inflasi yang terjaga akan menjadi pertimbangan bagi BI dalam menurunkan suku bunga acuan.

Komposisi di makro dan moneter bakal menjadi pertimbangan BI untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga. (Media Indonesia)

5. APPI Proyeksi Pembiayaan Sektor Produktif Capai Rp 9 Triliun

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) memproyeksikan penyaluran pembiayaan sektor produktif seperti usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diindustri pembiayaan (multifinance) mencapai Rp8-9 triliun tahun ini. Proyeksi tersebut meningkat 14,28%-28,57% dibandingkan tahun lalu Rp7 triliun. Ketua umum APPI Suwandi Wiratno mengatakan, target pembayaran sektor produktif masih tergolong rendah, karena hampir 70% pembiayaan perusahaan multifinance berada pada sektor otomotif.

Sementara itu Deputi Komisioner Pengawasan Industri Keuangan Nonbank (IKNB) OJK Edy Setiadi mengatakan, masih minimnya peran multifinance dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur multifinance. Selain itu multifinance harus mendaftar ke Sistem Informasi Debitor (SID) OJK untuk mengetahui scoring debitor, dengan itu akan terlihat potensi multifinance yang dapat diajak menyalurkan KUR. (Investor Daily)

6. Berpacu Menghindari Middle Income Trap

Beberapa negara berkembang seperti Thailand, Filipina dan Indonesia mungkin akan menghadapi ancaman middle income trap, yaitu kondisi terjebak pada posisi saat ini dan tidak bisa melompat menjadi negara maju. Pendapatan per kapita Indonesia sendiri saat ini adalah sekitar US$3.500 per tahun atau sekitar Rp 46 juta per tahun. Angka ini masih masuk dalam kategori negara middle income atau kelas menengah.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan, untuk keluar dari jebakan kelas menengah tersebut salah satunya adalah rata-rata pertumbuhan di atas 7% tiap tahunnya. Selain menggenjot sektor manufaktur, hal lain yang bisa dijadikan pegangan Indonesia agar tak terjebak pada middle income trap adalah meningkatkan inovasi. Kepala Ekonomi Bank Mandiri Anton Gunawan mengatakan peran swasta harus didorong lebih maksimal ke depan. (Kontan)

7. Perbankan: Kredit Ditargetkan Tumbuh 7 Persen

Citibank NA Indonesia menargetkan penyaluran kredit tahun ini mencapai 7 persen. Segmen konsumer dan perbankan institusional tetap menjadi fokus dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Citibank memfokuskan komposisi 70 persen untuk segmen institusional dan 30 persen untuk konsumer. CEO Citibank Batara Sianturi mengatakan pada awal semester tahun ini mereka berhasil menurunkan rasio kredit bermasalah.

Rasio pendanaan bank terhadap penyaluran kredit (LFR) Citibank sebesar 77,5 persen pada awal semester tahun ini. Dengan tingkat LFR tersebut, Citibank masih memiliki ruang yang longgar untuk menyalurkan kredit. Perbaikan LFR tentu tidak lepas dari dana pihak ketiga. (Kompas)

8. Infrastruktur: Manajer Investasi Kaji Penggalangan Dana

Terkait aturan baru OJK yang membuka kesempatan luas kepada pasar modal untuk menggalang dana infrastruktur, manajer investasi sebagai pelaku pasar modal masih mempelajari isi aturan. OJK mendorong pasar modal menjadi penyedia dana bagi pembangunan infrastruktur. Dana dari pasar modal untuk pembangunan infrastruktur bisa diperoleh dari penerbitan surat berharga konvensional seperti saham dan obligasi atau dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif.

Salah satu aturan terkait pendanaan infrastruktur yaitu POJK No 4/2017, yang diterbitkan untuk mendukung UU No 11/2016 tentang pengampunan Pajak. Namun, produk baru infrsatruktur dan pembiayaannya masih butuh kajian lebih dalam. (Kompas)

Contact Us

Publication

Enforce A Flash News 16 November 2017
Enforce A Flash News 10 November 2017
Enforce A Flash News 8 November 2017

Read More

Partner in Charge

I Wayan Sudiarta
+62 877 7531 2419
wayan.sudiarta@enforcea.com
Related Post