flash newsTopik: PERPAJAKAN DAN PENERIMAAN

1. Titik Balik Pajak di 2018

Peningkatan rasio pajak terhadap PDB pada 2018 akan berlanjut. Keyakinan ini didasarkan atas pembangunan sistem teknologi informasi pajak yang tengah disiapkan DJP. Sistem ini akan menambah dua faktor data. Faktor pertama adalah data nasabah lembaga keuangan, termasuk bank. Mulai April 2018, setiap lembaga keuangan di dalam negeri wajib melaporkan data nasabah domestik dan asing. Faktor kedua adalah data harta WNI yang disimpan di luar negeri. Skema AEoI melibatkan 100 yuridiksi, dan berlaku per September 2018. (Kompas)

2. Ditjen Pajak Yakin Lolos Penilaian AEOI

Ditjen Pajak optimis Indonesia bisa mengikuti program pertukaran data informasi keuangan untuk perpajakan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEOI) mulai pertengahan 2018. Berbagai kebijakan pemerintah diyakini bisa jadi bekal memenuhi syarat-syarat AEOI. Pemerintah menggunakan UU 9/2017 tentang pengesahan Perppu AEOI sebagai payung hukum untuk memperbaiki infrastruktur dan sistem kantor pajak serta membenahi SOP internal DJP. (Kontan)

3. Transaksi Perdagangan Online: Pemerintah Masih Godok Aturan

Selain rencana Peraturan Menteri Keuangan tentang perlakuan fiskal terhadap dagang elektronik atau e-commerce, pemerintah juga tengah membahas Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pada draf RPP, rencana beleid tersebut mencakup 22 bagian dengan 86 pasal yang nantinya tidak hanya mengenai kewajiban menggunakan domain lokal tapi juga mencakup soal kewajiban Perpajakan yaitu bagian XV.

Bagian itu menjelaskan setiap pelaku yang menawarkan usaha secara elektronik kepada konsumen Indonesia dianggap memiliki kehadiran fisik di Indonesia dan dianggap memiliki Bentuk Usaha Tetap. Dengan demikian, akan diberlakukan ketentuan dan mekanisme Perpajakan sesuai dengan UU yang berlaku. (Bisnis Indonesia)

4. Pemerintah Gunakan Pajak Rokok untuk Tutup Defisit BPJS

Pemerintah akan merilis ketentuan baru yang mengatur pemakaian pajak rokok dan Dana Bagi Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk mengatasi defisit yang dialami BPJS kesehatan. Rencana aturan tersebut akan difinalisasi akhir tahun ini. Diperkirakan, penerimaan pajak rokok sampai akhir tahun mencapai Rp 13 triliun. Menurut aturan, 75% dari 50% atas 13 triliun tersebut bisa dipakai untuk menutupi defisit BPJS.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan kebijakan ini tepat karena tidak perlu menambah beban bagi masyarakat karena ada pungutan baru, tetapi lebih mengefektifkan dana yang sudah ada.

Topik: EKONOMI DAN BISNIS

1. Peluang Ekspansi UKM masih Besar di Tahun Politik

Kalangan UKM diminta tidak perlu takut menghadapi tahun politik 2018, karena pilkada 2018 justru akan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dan berkontribusi sekitar 0,1%-0,2% pada pertumbuhan ekonomi nasional. Diproyeksikan bahwa di tahun politik 2018 era digital akan terus tumbuh yang ditandai dengan perubahan rantai pasokan yang bisa tembus dari satu daerah ke daerah lainnya sehingga peluang kedepan sektor UKM semakin besar. Geliat sektor UKM di era digital harus didukung juga dengan layanan perbankan yang berbasiskan teknologi dan inovatif. (Media Indonesia)

2. Kebijakan Moneter: 7DRR Diperkirakan Bergeming

Suku bunga Bank Indonesia, 7 Day Repo Rate (7DRR) diperkirakan tetap berada pada level 4,25% kendati risiko kenaikan Fed Fund Rate memberi tekanan terhadap nilai tukar Rupiah. BI diperkirakan tidak bisa menahan suku bunganya pada level tersebut tahun depan jika pertemuan FOMC memberikan isyarat kenaikan FFR tahun depan akan dipercepat. Paling lambat, BI akan melakukan kenaikan suku bunga sebesar minimal 25 basis poin pada kuartal kedua tahun depan untuk menanggulangi dampak pengetatan di AS dan pengetatan suku bunga global agar rupiah tidak “underpressure”. (Bisnis Indonesia)

3. Realisasi Belanja Negara 75,9%

Realisasi belanja negara hingga pekan kedua November lalu baru mencapai Rp 1.619,6 triliun atau sekitar 75,9% dari target APBN-P 2017 sebesar Rp 2.133,3 triliun, atau rata-rata 6,9% per bulan. Jika dalam 1,5 bulan ke depan digenjot hingga 20%, maka belanja dikhawatirkan kurang berkualitas dan rawan korupsi. (Iinvestor Daily)

4. Omzet Belanja Online Kian Melejit: Transaksi e-commerce bakal tembus Rp1.778 triliun

Ketua panitia Harbolnas, Achmat Alkatiri menyatakan tahun depan omzet acara ini bakal melampaui Rp4,6 triliun. Menurutnya, geliat dan minat pelaku bisnis e-commerce di tanah air bertumbuh secara signifikan. Meski belum mendapatkan angka pasti, Achmad mengklaim pergelaran Harbolnas 2017 sukses besar. Tahun depan, selain memperbanyak peserta e-commerce, panitia akan membuka akses bagi pengusaha UKM. Tugas pemerintah adalah fokus pada implementasi peta jalan e-commerce nasional yang berorientasi pada pendanaan, tenaga kerja, dan infrastruktur. (Koran Tempo)

Share this page .Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page