Tax Consulting


flash newsTopik: PERPAJAKAN DAN PENERIMAAN

1. Kejar Tambahan Setoran Pajak Rp 100 Triliun di Akhir Tahun

Penerimaan pajak dari awal tahun 31 Agustus 2017 baru mencapai Rp 685,6 triliun, tumbuh 10,23% dibanding periode sama tahun lalu. Jumlah itu juga hanya 53,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN) tahun 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun. Menkeu Sri Mulyani optimis bisa memanfaatkan empat bulan tersisa untuk mengejar target pajak.

Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) berharap, Ditjen Pajak tak agresif mengejar pajak karena kondisi ekonomi yang masih lesu. Namun, Ditjen Pajak masih bisa mengejar setoran pajak dari para pengemplang pajak. “Mereka yang benar-benar melanggar, tidak melapor, harus tetap dikejar,” ujar Yustinus. (Kontan)

2. Regulasi Perpajakan, Dua UU Siap Direvisi

Jakarta – pemerintah tengah menyiapkan dua revisi undang-undang perpajakan yang ditunjukan untuk perbaikan system perpajakan nasional sekaligus mendongkrak penerimaan negara. Dua UU itu adalah Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun proses revisi tersebut sudah sampai tahap penyusunan naskah akademik. (Bisnis Indonesia)

3. Pemerintah Revisi UU Pajak Daerah

Pemerintah tengah melakukan revisi UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Revisi ini untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh sumber penerimaan dari perpajakan di daerah. Revisi ini juga dilakukan untuk melakukan perbaikan administrasi pajak daerah maupun pemberian kewenangan pada pemda agar mampu memberikan insentif pajak daerah. Menkeu menyatakan, penerimaan bukanlah segalanya. Ada suatu ketikan pemerintah harus mengorbankan penerimaan demi pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi. (Media Indonesia)

4. Pemerintah Susun Formula Pajak untuk Penulis

Pemerintah akan mengkaji formula yang tepat untuk mengakomodasi usul perhitungan pajak penghasila profesi khusus. Kebijakan ini bertujuan unuk menyederhanakan aturan dan administrasi yang mudah dipahami oleh petugas serta wajib pajak. Jika rumit maka aparat yang menjalankan akan tertekan dan kepatuhan wajib pajak akan terhambat. Pemerintah telah memperhitungkan “modal penulis” berupa biaya proses penulisan melalui norma penghitungan pajak penghasilan (NPPN) sebesar 50 persen. Menkeu khawatir justru khawatir pada penetapan pajak final yang akan merugikan profesi penulis. (Tempo)

Topik: EKONOMI DAN BISNIS

1. Belanja Pemerintah Disisir

Jakarta – Pemerintah menggalakan intensifikasi internal di lingkungan pemerintahan guna mengejar target penerimaan pajak tahun ini yang per Agustus baru terealisasi 53%. System pengawasan keuangan negara harus diperketat sehingga seluruh potensi penerimaan yang dihasilkan dari proses belanja baik di APBN maupun APBD bisa dioptimalkan. (Bisnis Indonesia)

2. DPR Minta Pemerintah Revisi HPP Gabah

Komisi IV DPR mengusulkan kepada pemerintah untuk merevisi besaran harga pembelian pemerintah (HPP) gabah seperti diatur dalam Inpres No 5 Tahun 2015. Revisi itu diperlukan guna menjaga harga jual gabah ditingkat petani setelah kebijakan harga eceran tertinggi (HET) untuk beras medium dan premium diberlakukan. (Investor Daily)

3. Subholding Realti, BUMN Tunggu Due Diligence dan Penilaian Aset

Emiten badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki entitas usaha dibidang realti tengah menunggu hasil uji tuntas (due diligence) dan proses penilaian aset untuk dapat menentukan skema subholding. Seiring dengan itu, rencana penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) sejumlah entitas usaha realti itupun tertunda. (Investor Daily)

4. Eksternal Dukung Rupiah

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS menguat belakangan ini, yang didukung faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal antara lain arah kebijakan moneter yang longgar. Sementara faktor internal berupa peningkatan jumlah cadangan devisa.

Di dalam negeri, penguatan rupiah ditopang kenaikan cadangan devisa yang mencetak rekor. Cadangan devisa pada akhir Agustus 2017 sebesar 128,8 miliar dollar AS. Namun, penguatan rupiah yang terlalu cepat dikhawatirkan menghambat kinerja ekspor nonmigas, khususnya produk-produk manufaktur. Di pasar saham, penguatan rupiah berdampak pada kinerja emiten. Emiten yang kinerjanya bisa membaik adalah emiten yang memiliki komponen impor besar antara lain emiten farmasi, pakan ternak, dan manufaktur. Begitu juga dengan emiten yang memiliki utang dalam dollar AS. (Kompas)

Contact Us

Publication

Enforce A Flash News 16 November 2017
Enforce A Flash News 10 November 2017
Enforce A Flash News 8 November 2017

Read More

Partner in Charge

I Wayan Sudiarta
+62 877 7531 2419
wayan.sudiarta@enforcea.com
Related Post