Tax Consulting


flash newsTopik: PERPAJAKAN DAN PENERIMAAN

1. Pajak Penulis Akan Disamakan

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menegaskan standar prosedur perhitungan pajak penghasilan penulis buku di seluruh kantor wilayah pajak akan disamakan. Kementerian memperhitungkan pengurangan norma penghitungan pajak penghasilan penulis sebagai bagian dari proses pembuatan buku yang membutuhkan riset data survei serta promosi.

Biaya ini dianggap mencapai 50% dari seluruh penghasilan penulis, baik dari royalti maupun honorarium lain. Selanjutnya, penghasilan neto tersebut dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) setahun, sehingga diperoleh penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itulah yang akan dikenai tarif pajak atas royalti sebesar 15% dan dapat dijadikan sebagi kredit pajak yang bisa menjadi pengurang pajak penghasilan terutang. (Koran Tempo)

2. Dewan Pertanyakan Pajak Parkir Pasar

Parkir di pasar milik Perusahaan Daerah Pasar Jaya (PD Pasar Jaya) semula dikelola pihak swasta melalui kontrak kerja sama. Mulai awal Agustus tahun lalu, pengelolaan parkir pasar beralih ke UP Perparkiran. Saat dikelola pihak swasta, menurut Ketua Komisi Keuangan DPRD DKI Jakarta, Santoso, penerimaan pajak parkir pasar bisa langsung terdeteksi dari sistem.

Instruksi Gubernur No 146 Tahun 2016 hanya memerintahkan UP perparkiran menyetorkan 20% dari surplus anggaran hasil kerja sama dengan PD Pasar Jaya. Selain menyetor pajak parkir ke pemerintah daerah, perusahaan swasta pengelola parkir harus membayar PPN ke pemerintah pusat. (Koran Tempo)

Topik: EKONOMI DAN BISNIS

1. Bank Indonesia : Waspadai Suku Bunga The Fed Tahun Depan

Kenaikan suku bunga menjadi pertimbangan dalam menentukan asumsi nilai tukar rupiah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Apabila suku bunga The Fed meningkat, daya tarik mata uang dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menjadi berkurang. Proyeksi kenaikan suku bunga tersebut menyebabkan bank sentral menempatkan range kurs yang lebih konservatif pada 2018. (Koran Tempo)

2. PDB Industri Kreatif Bisa Rp1.000 Triliun

Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) menargetkan pendapatan industri kreatif nasional sepanjang tahun 2017 bisa mencapai RP1.000 triliun. PDB industri kreatif dapat tumbuh mencapai Rp70 triliun setahun.

Industri utama yang mendukung kenaikan tersebut adalah kuliner (41,69%), fesyen (18,15%), dan kriya (15,70%) disamping industri lainnya semisal film, aplikasi dan gim, serta musik. (Kontan)

3. Satgas Pencucian Uang Koperasi

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) tengah berupaya mencegah koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam (KSP) menjadi wadah untuk tindak pidana pencucian uang dengan menerbitkan Permenkop UKM Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Koperasi (Know your Customer).

Kemenkop UKM juga tengah menjalin kerja sama dengan Satgas Waspada Investasi untuk mencegah terjadinya investasi bodong di koperasi, serta bekerja sama dengan sejumlah instansi seperti OJK dan Polri. (Kontan)

4. Asumsi Makro RAPBN 2018 Disepakati

Rapat kerja pemerintah dan komisi XI DPR RI menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2018 yang akan dijadikan dasar perhitungan postur di tingkat Badan Anggaran, antara lain:

- Pertumbuhan Ekonomi 5,4%
– Inflasi 3,5%
– Nilai tukar Rupiah terhadap US$ Rp13.400
– Suku bunga SPN 3 bulan 5,2%
– tingkat kemiskinan 9,5% – 10%
– tingkat pengangguran 5,0% – 5,3%
– rasio gini 0,38
– indeks pembangunan manusia 71,5%
(Investor Daily)

5. SEAN Harus Solid di RCEP

Perundingan mengenai Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau RCEP menekankan ASEAN sebagai sentral dari kerja sama integrasi ekonomi itu. Perundingan tersebut juga menghasilkan hal-hal yang merupakan skala prioritas pembahasan RCEP. RCEP sendiri adalah proposal kerjasama 10 negara ASEAN dengan Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan dan Selandia Baru, mencakup kerjasama perdagangan dan ekonomi.

Tengah dalam perundingan, RCEP akan dijadwalkan mulai berjalan di tahun 2018 nanti. Beberapa elemen kunci yang menjadi perundingan adalah mengenai skala prioritas pembahasan di sektor perdagangan barang, jasa, dan investasi. Terlepas dari itu, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Iman Pambagyo mengatakan kepentingan nasional tetap harus diutamakan. (Kompas)

6. Pertumbuhan Investasi Dijaga

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Komisi XI DPR sepakat menargetkan pertumbuhan ekonomi 2018 sebesra 5,4%. Hal tersebut dengan syarat investasi juga tumbuh 6,3%. Tantangannya adalah mendorong ekspansi swasta. Sementara pertumbuhan investasi pada 2014-2016 rata-rata sebesar 4,56% per tahun. Lebih spesifik, Sri Mulyani mengatakan tantangannya yaitu pada konsumsi rumah tangga dan investasi itu sendiri.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan investasi, Pemerintah akan mendorong pertumbuhan kredit perbankan, perdagangan pasar modal, investasi BUMN, dan kepercayaan perusahaan untuk berekspansi. Selain itu, pada sektor lain pun diharapkan adanya pertumbuhan seperti sektor lapangan usaha. (Kompas)

7. Juli, Penjualan Eceran Menurun

Penjualan eceran selama Juli 2017 mengalami penurunan sejalan dengan pola konsumsi masyarakat pasca-Ramadhan dan Idul Fitri yang kembali normal. Ini tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) hasil survei penjualan eceran Bnk Indonesia pada Juli 2017 yang tercatat sebesar 209,9 atau turun 3,3% (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 6,3% (yoy). (Investor Daily)

8. ASEAN dan Hong Kong jalin Perdagangan Bebas

Asosiasi Negara Asia Tenggara (ASEAN) akan menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Hong Kong pada November 2017. Kesepakatan tersebut tercapai saat para menteri ekonomi ASEAN mengadakan dialog di Manila, Filipina, pada Sabtu 9/9 dengan pejabat pemerintah Hong Kong.

Anggota ASEAN telah membentuk wilayah perdagangan bebas di antara mereka yang bertujuan memangkas tarif pada kebanyakan barang menjadi nol dan meminimalkan hambatan nontarif. ASEAN juga telah menandatangani kesepakatan perdagangan bebas dengan Jepang dan Tiongkok. (Media Indonesia)

9. Kredit Modal Kerja Tersaingi

Upaya BI mendorong korporasi menerbitkan surat berharga komersial (SBK) sebagai alternatif pendanaan jangka pendek diharapkan akan memicu persaingan dengan kredit modal kerja perbankan. Penerbitan SBK lebih efisien bagi perusahaan yang membutuhkan dana jangka pendek jika dilihat dari sisi biaya.

Menurut perhitungan BI, rata-rata persentase biaya penerbitan instrumen tersebut lebih rendah sekitar 100 basis points (bps) dibandingkan dengan suku bunga kredit modal kerja yang disalurkan oleh perbankan. Korporasi nonbank diharapkan dapat mulai melakukan penerbitan mulai 2 Januari seiring dengan target rencana penerbitan peraturan anggota dewan gubernur BI. (Bisnis Indonesia)

Contact Us

Publication

Enforce A Flash News 16 November 2017
Enforce A Flash News 10 November 2017
Enforce A Flash News 8 November 2017

Read More

Partner in Charge

I Wayan Sudiarta
+62 877 7531 2419
wayan.sudiarta@enforcea.com
Related Post