Tax Consulting


flash newsTopik: PERPAJAKAN DAN PENERIMAAN

1. Target Penerimaan Negara, Antara Pajak & investasi

Upaya pemerintah untuk menarik investasi kian gencar dilakukan, berbagai stimulus fiskal telah disiapkan untuk menggenjot kinerja investasi. Salah satunya memberikan insentif pajak bagi sektor yang memiliki prospek pertumbuhan yang bagus, diantaranya pemberian tax holiday, tax allowance, pembebasan PPN barang strategis, serta kebijakan pemberian Pajak ditanggung Pemerintah (DTP) yang dalam RAPBN 2018 diproyeksikan senilai Rp 10,7 triliun.

Banjir insentif tersebut ditempuh lantaran berdasarkan realisasi pengampunan pajak, wajib pajak yang belum lapor atau mendeklarasikan hartanya masih sangat banyak. (Bisnis Indonesia)

2. Pajak Digital, 4 Negara Eropa Ajukan Skema Baru

Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol secara bersamaan sepakat untuk mengajukan skema pajak baru bagi raksasa multinasional yang bergerak disektor digital. Dalam surat pernyataan bersama, Kementerian keuangan dari empat Negara Eropa tersebut meminta agar perusahaan digital dikenai pajak berdasarkan total pendapatan mereka, bukan hanya dari keuntungannya semata seperti yang diberlakukan saat ini. (Bisnis Indonesia)

3. Penerimaan Pajak Bulanan Menurun

Realisasi penerimaan pajak secara bulanan menunjukkan tren penurunan. Dengan kondisi itu, pemerintah perlu menghitung dengan cermat pengelolaan fiskal menjelang akhir tahun ini.

Direktur Eksekutif Cenfor Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo bilang, target yang dipasang oleh DJP setiap bulannya terlalu tinggi. Menurutnya apabila betul pola September dan selanjutnya seperti 2015, penerimaan bisa mencapai 93% dari target dengan shortfall Rp 86 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, pola penerimaan pajak empat bulan terakhir akan naik seperti juga belanja negara. (Kontan)

4. Penulis Minta Keadilan

Kalangan penulis buku mengeluhkan nilai pajak yang dibebankan kepada mereka. Selaras dengan dukungan presiden Joko Widodo terhadap industri kreatif, regulasi perbukuan perlu ditata kembali. Sebagai pekerja kreatif yang mendorong literasi, penulis minta diberi insentif. (Kompas)

5. Sri Mulyani akan Kaji Tarif Pajak Penulis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji mengakomodasi keluhan para penulis buku yang berkeberatan dengan tarif pajak saat ini. “Saya memperhatikan dan membaca secara teliti apa yang disampaikan, dan telah meminta jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal untuk memahami apa yangjadi persoalan,” ujarnya. Secara prinsip, pemerintah mendukung hal-hal yang sifatnya kreatif dan perlu mendapatkan dukungan dari berbagai aspek. Dukungan yang dimaksud bisa berupa pajak atau lainnya. (Koran Tempo)

6. Bekraf dan Asosiasi Penulis Bersinergi

Dirjen pajak sudah mengeluarkan klarifikasi bahwa wajib pajak yang berprofesi sebagai penulis dengan penghasilan dengan penghasilan bruto kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun dapat memilih menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) yang besarnya 50% dari royalti, buka omzet, yang diterima dari penerbit.

Bekraf bersama dengan asosiasi penulis satu pena akan keliling indonesia pada 2018 untuk sosialisasi dan mengedukasi pajak penulis. Sebelum tahun 2017 masalah pajak bagi penulis memang dirasa berat, saat pendapatan royalty penulis yang sudah sebelumnya dipotong 15% masih harus dihitung bulat untuk dikenai pajak penghasilan.

Topik: EKONOMI DAN BISNIS

1. Penurunan Suku Bunga Acuan Dorong Pertumbuhan Laba Bank

Bank Indonesia menilai penurunan suku bunga BI 7DRRR menjadi 7,5% turut menjadi pendorong bank menurunkan biaya dana yang mampu meningkatkan laba perbankan. Selain itu, dengan adanya biaya dana yang lebih rendah diperkirakan laba perseroan juga akan meningkat dikarenakan turunnya biaya dana dapat meningkatkan laba ditahan perseroan. (Investor Daily)

2. Kapasitas Kredit Infrastruktur Perbankan Terbatas

OJK menilai kapasitas perbankan dalam memberikan kredit infrastruktur terbatas karena memiliki batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan kebutuhan dana untuk proyek infrastruktur sangat besar dan dana dari bank yang saat ini mayoritas BUMN sebagai penyalur terbesar dinilai tidak mencukupi. (Investor Daily)

3. Pemerintah Serius Percepat Kemudahan Berusaha

Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan terkait perencanaan pelaksanaan berusaha. Kebijakan ini diharapkan dapat membuat proses penerbitan perizinan berusaha lebih singkat sesuai dengan standar pelayanan dan memberikan kepastian waktu serta biaya dalam proses perizinan.

Secara konsepsi, percepatan pelaksanaan berusaha terdiri dari perubahan paradigma dari memberi izin menjadi melayani, pengawalan penyelesaian perizinan di level pemerintah dari pusat hinggba ke daerah, reformasi perizinan peraturan berusaha terutama UMKM menjadi lebih sederhana, menerapkan sistem terintegrasi secara online dan pengawalan end to end oleh leading sector. Direncanakan Pemerintah akan membentuk dua satgas yaitu Satgas Leading Sector dan Satgas Pendukung. (Investor Daily)

4. Menteri Keuangan: Kaveling Anggaran Membahayakan APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pengkaveligan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan menimbulkan hasil yang berbahaya dan bisa diprediksi. Hal ini terjadi terutama jika ada kejadian tidak terduga seperti merebaknya penyakit menular berbahaya atau krisis finansial. “Kejadian itu adalah hal struktural yang mungkin terjadi dan membutuhkan respons,” ujarnya. (Koran Tempo)

5. Pemerintah Siapkan Strategi Penurunan Ketimpangan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang S Brodjonegoro mengatakan pemerintah memiliki beberapa strategi untuk menurunkan ketimpangan ekonomi. “Yang normatif dulu, yaitu memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi,” ujarnya. Menurut Bambang, maksud poin pertama adalah membuka kesempatan kerja yang berkualitas. Pekerjaan berkualitas, kata dia adalah kerja 40 jam seminggu di sektor formal dan mendorong masyarakat berwirausaha. (Koran Tempo)

6. Revisi Aturan Bagi Hasil Migas Diyakini Menarik Investor

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi, optimistis aturan baru mengena skema bagi hasil kotor (gross split) minyak dan gas bumi akan menarik banyak investor. “Kami berharap tahun ini akan ada 5 atau 10 kontrak bagi hasil (PSC) gross split,” ujarnya. (Koran Tempo)

Contact Us

Publication

Enforce A Flash News 16 November 2017
Enforce A Flash News 10 November 2017
Enforce A Flash News 8 November 2017

Read More

Partner in Charge

I Wayan Sudiarta
+62 877 7531 2419
wayan.sudiarta@enforcea.com
Related Post