Topik: PERPAJAKAN DAN PENERIMAAN

1.) Hari ini Tarif PPh UKM 0,5% Mulai Berlaku

PP Nomor 23 Tahun 2018 yang merelaksasi tarif PPh final bagi pelaku UKM dari 1% menjadi 0,5% sudah bisa dimanfaatkan sejak hari ini, 1 Agustus 2018. Pelaku UKM yang dapat memanfaatkan tarif ini adalah pelaku yang beromzet maksimal Rp4,8 miliar setahun. Pasal 9 PP 23/2018 tersebut menyebutkan apabila pelaku UKM yang ingin menikmati tarif khusus 0,5%, ia harus mengajukan permohonan surat keterangan kepada DJP, lalu DJP akan menerbitkan surat keterangan yang menyebutkan bahwa WP UKM bersangkutan dikenai PPh final 0,5%. (Kontan)

2.) Hak Wajib Pajak – Penghitungan Sisa Imbalan Bunga Opsional

Direktur Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menyebut frasa mengenai ‘pajak yang akan terutang’ untuk menghitung besaran sisa imbalan bunga pada PMK No.65/PMK.03/2018 bersifat opsional. Sehingga penghitungan dengan mekanisme tersebut tergantung permohonan Wajib Pajak (WP). Ketentuan ini untuk mengakomodir WP tertentu yang tidak ingin menerima imbalan bunga secara tunai tetapi ingin diperhitungkan untuk pembayaran kewajiban pajak pada masa depan. Terkait prosedur, otoritas pajak mengklaim hal ini menyesuaikan dengan sistem perbendaharaan dan anggaran yang sudah ada, kalaupun ada penambahan hanya masalah formulir. Dengan keluarnya aturan ini, otoritas pajak bertujuan untuk memberi kemudahan bagi WP berupa penyampaian Surat Setoran Pajak (SSP) yang sebelumnya berwujud fisik karena pemindahbukuan untuk menghitung utang pajak, menjadi dilakukan secara sistem. (Bisnis Indonesia)

3.) Industri Butuh Kebijakan Penyederhanaan Tarif Cukai

Plt Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Nugroho Wahyu Widodo menyampaikan kebijakan penyederhanaan layer (simplifikasi) tarif cukai untuk menciptakan keadilan pada industri rokok. Dengan kebijakan ini, pemerintah ingin menghilangkan potensi kecurangan pada industri rokok karena masih banyak ditemukan indikasi pabrikan besar di lapisan atas yang justru membayar tarif cukai di lapisan bawah. Sebagai informasi, peta jalan penyederhanaan layer tarif cukai rokok dilakukan mulai 2018 hingga 2021, yang dimulai dengan 10 layer pada tahun ini. Selanjutnya, pada 2019 hingga 2021 mendatang, layer tarif cukai rokok akan dipangkas setiap tahunnya menjadi 8 layer, 6 layer, dan 5 layer. Hal itu seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tahun 2017 tentang Tarif Cukai Tembakau. (Media Indonesia)

Topik: EKONOMI DAN BISNIS

1.) APBN Tertekan, Jokowi Evaluasi Proyek Infrastruktur

Jokowi mematok target penghematan yang cukup tinggi. Jika evaluasi proyek infrastruktur sukses, penghematan devisa bisa mencapai US$ 21 juta setiap hari. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan impor disemester pertama tahun ini menyebabkan neraca perdagangan defisit. Demi menekan beban impor, sejumlah kementerian atau lembaga mulai meninjau kembali proyek-proyek yang mereka garap. Evaluasi pun berlaku pada sejumlah proyek infrastruktur yang nantinya akan ditunda atau dihitung ulang agar bisa ditingkatkan kandungan lokalnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga tak keberatan jika realisasi sejumlah proyek infrastruktur ditunda. Sampel proyek yang akan dievaluasi adalah proyek kereta api cepat Jakarta-Surabaya; pembangunan pelabuhan Patimban; proyek hulu migas dengan kandungan impor diatas 60%. (Koran Tempo)

2.) Domestik Tertahan Global

Neraca perdagangan yang defisit menunjukkan gejolak global mulai berdampak terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Ketahanan domestik mesti dikelola.
Center of Reform on Economics (CORE) memperkirakan pertumbuhan ekonomi RI pada semester I-2018 sebesar 5,1%. Adapun pertumbuhan ekonomi 2018 diperkirakan 5,1%-5,2%. Konsumsi masyarakat dan investasi akan menjadi faktor penopangnya. Dampak ekanan global terhadap perekonomian RI sudah terlihat dari neraca perdagangan yang defisit pada semester I-2018 dan nilai tukar rupiah yang bergejolak. Tekanan dari kenaikan harga minyak mentah dunia semakin memperlebar defisit neraca perdagangan minyak dan gas bumi (migas). (Kompas)

3.) Inflasi Juli Melambat, Tapi Harus Waspada

Laju inflasi Juli 2018 kemungkinan melambat lantaran faktor musiman. Namun, tingkat inflasi berpotensi meningkat hingga akhir tahun. Berdasarkan hasil survey BI, inflasi sampai pekan keempat Juli sebesar 0,25%. Pemicunya antara lain naiknya harga komoditas pangan non-beras, misalnya daging dan telur ayam, serta naiknya BBM non-subsidi. Hal ini juga dibarengi dengan melemahnya rupiah. 2 hal terakhir ini yang harus diwaspadai. Pelemahan rupiah bisa mengerek kenaikan harga pangan dan barang manufaktur. Ekonom Samuel Aset memprediksi, inflasi hingga akhir tahun hanya 3,39% dan Juli 0,17%, meskipun rupiah melemah dan BBM naik, inflasi tetap terkendali. (Kontan)

4.) Pemerintah Andalkan 3 “Jurus” Amankan Rupiah

Pemerintah menyiapkan tiga “jurus” untuk meredam gejolak rupiah, yakni memperluas mandatori campuran biodiesel sebesar 20% (B20), mengurangi impor dan menambah tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), serta memperkuat sektor pariwisata. Menperin mengungkapkan, ketentuan B20 kelak tak hanya berlaku bagi mendatori layanan public (public service obligation/PSO), tapi juga non PSO. Ketentuan TKDN akan diberlakukan antara lain terhadap sektor hulu migas dan PT PLN serta pemerintah menargetkan penghematan devisa dari TKDN dan biodiesel masing – masing US$ 2 juta dan US$ 5,6 juta per tahun. (Investor Daily)

Contact us:
www.enforcea.com | twitter : @enforcea_info
fb : /EnforceA | contact@enforcea.com |
WA : 0813 1407 9696

Share this page .Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page