Enforce A Flash News 📰
Senin, 08 Oktober 2018

📬 Subscribe berita perpajakan dan ekonomi:
http://enforcea.com/updatepajak

Topik: PERPAJAKAN DAN PENERIMAAN

1.) Pemerintah Tak Asal Potong Pajak Rokok

Pemerintah tak asal memotong jatah pajak rokok pemerintah daerah untuk menambal defisit jaminan kesehatan nasional atau JKN. Pasalnya, sebelum dilakukan pemotongan, pemerintah daerah dan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS) Kesehatan harus terlebih dahulu menandatangani berita acara.

Berdasarakan penjelasan Peraturan Menteri Keuangan No.128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan yang baru saja terbit, isinya mencakup rencana penerimaan pajak rokok dan rencana anggaran jaminan kesehatan daerah yang diintegrasikan dengan BPJS. (Bisnis Indonesia)

2.) Kemenkeu Kaji Tarif PPnBM Sedan

Rencana pemberian insentif untuk industri otomotif berupa relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang tengah diusulkan olen kementerian Perindustrian ke kemenkeu kembali mencuat. Skema baru yang diinginkan Kemenperin adalah melalui penurunan hingga penghapusan tarif, khusus mobil sedan dan kendaraan listrik.

Kemenperin usul agar perhitungan tarif PPnBM tak lagi ditentukan berdasarkan tipe kendaraan, ukuran mesin, dan peranti penggerak; melainkan berdasarkan hasil uji emisi karbondioksida (CO2) dan volume silinder (ukuran mesin). Tak hanya itu, Kemenperin juga mengusulkan agar kendaraan emisi karbon rendah atau low carbon emission vehicle (LCEV) dan kendaraan bermotor hemat bahan bakar dan harga terjangkau (KBH2) diberikan perlakuan PPnBM khusus yaitu dengan memberlakukan tarif PPnBM sebesar 0%-30%.

Direktur Eksekutif CITA, Yustinus Prastowo menilai, pemberlakuan PPnBM terhadap mobil sedan sendiri sejatinya sudah kurang tepat. Sebab di luar negeri, mobil yang dibebankan pajak mahal, yaitu yang beremisi karbon tinggi melalui pengenaan tarif cukai. Selain itu, ia juga menilai bahwa mobil sedan saat ini bukan lagi golongan kendaraan mewah. Justru ada jenis mobil non-sedan yang masuk kategori mewah namun kena PPnBM lebih rendah.

Topik: EKONOMI DAN BISNIS

1.) Kenaikan Harga Minyak Semakin Mendesak

Sejumlah ekonom menilai pemerintah perlu menaikkan harga BBM untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan. Melebarnya current account deficit (CAD) dianggap bakal memperbesar risiko perekonomian di tengah nilah tukar rupiah yang kian melemah. Pada kuartal II lalu, BI mencatat CAD mencapai 3% dari PDB atau senilai US$ 8,02 miliar. Pada periode itu, defisit terbesar pada transaksi barang migas tercatat pada impor minyak yang mencapai minus US$ 4,4 miliar.

BPS mencatat laju impor minyak semakin meningkat yakni US$17,7 miliar total nilai impor minyak sampai dengan Agustus 2018. Banyaknya dollar yang dibelanjakan untuk impor minyak dianggap bakal menyulitkan upaya pemerintah dan bank sentral menstabilkan nilai tukar rupiah. (Koran Tempo)

2.) RAPBN 2019: Mengantisipasi Gejolak Global

Pemerintah akan menurunkan penggunaan instrumen pembiayaan utang pada 2019. Saat ini kebijakan normalisasi moneter dan kenaikan suku bunga oleh The Federal Reserve serta perang dagang Amerika Serikat-Cina berimbas negatif pada banyak negara, termasuk emergine economies. Tahun depan pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% dengan penerimaan ditargetkan mencapai Rp2,158,39 triliun dan belanja negara Rp2,439,7 triliun. (Koran Tempo)

3.) Pendataan E-dagang Terkendala

Ketiadaan data nasional terkait profil dan pencapaian industri perdagangan secara elektronik atau e-dagang menyulitkan pemerintah merumuskan kebijakan yang tepat. Perekaman data yang sudah berjalan perlu dilanjutkan dengan berkoordinasi secara lebih intensif dengan pelaku industri.

Terkait perekaman data e-dagang, pemerintah telah mendengungkannya setidaknya sejak 2017. BPS berinisiatif merekam data dan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun, aktivitas itu dinilai belum optimal, antara lain karena kendala sukar berkomunikasi dengan penyedia platform dan data yang disetor perusahaan tak standar kualitasnya. (Kompas)

4.) RI Pererat Kerja Sama dengan EFTA

Menteri perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menyampaikan hubungan perdagangan antara Indonesia dan negara-negara Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (European Free Trade Assocition/EFTA) bakal terus di tingkatkan. Di antaranya dengan Swiss, satu dari empat anggota EFTA selain Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein. Karena itu, pekan lalu pemerintah Indonesia bersama Swiss menggelar Forum Bisnis Indonesia -Swiss di Zurich, Swiss. (Media Indonesia)

5.) Gubernur BI: DNDF Diluncurkan Akhir Oktober

BI akan mempercepat persiapan teknis Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) agar dapat segera diterapkan pada akhir Oktober. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan secara ketentuan DNDF sudah berlaku, tapi secara teknis perlu ada persiapan dari sisi perbankan dan BI.

Adapun transaksi DNDF ini telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward. Melaui peraturan ini, pelaku pasar yang memiliki underlying transaksi tertentu dapat melakukan transaksi DNDF yaitu transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang standar (plain vanilla) berupa transaksi forward dengan mekanisme fixing yang dilakukan di pasar domestik. (Investor Daily)

Contact us:
www.enforcea.com | twitter : @enforcea_info
fb : /EnforceA | contact@enforcea.com

Share this page .Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page