flash newsTopik: PERPAJAKAN DAN PENERIMAAN

1. Revisi UU KUP – Bersih-bersih Korporasi Nakal

Sesuai bahan paparan Kementerian keuangan, ketentuan subjek pidana pajak yang saat ini masih berlaku hanya bagi wajib pajak orang pribadi, akan diperluas kepada pelaku korporasi. Ketentuan untuk menjatuhkan pidana terhadap korporasi dalam konteks pidana luas diatur dalam Peraturan MA (Perma) Nomor 13/2016. Penjatuhan pidana dilakukan jika korporasi melakukan tiga hal yaitu memperoleh manfaat dari tindak pidana, melakukan pembiaran atas terjadinya tindak pidana, dan tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk pencegahan dan kepatuhan.

Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis menjelaskan tanpa ada pemidanaan korporasi selama ini WP badan atau korporasi yang melakukan pidana bisa dikenakan denda atau penanggung jawabnya dipenjara. Pemerintah sebaiknya berkonsultasi dengan ahli pidana supaya jelas peruntukannya agar tidak rancu. (Bisnis Indonesia)

2. Revisi UU KUP – OTT Jadi Subjek Pajak

Melalui ketentuan baru ini, pelaku penyedia layanan over the top (OTT) yang umumnya tidak berbasis di dalam negeri, akan terjaring sebagai subjek pajak. Perubahan ini akan merubah substansi subyek yang selama ini hanya terbatas kehadiran secara fisik ke depan diperluas berbasis aktivitas.

Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif CITA, menyatakan rencana untuk memperjelas status bentuk usaha tetap di dalam Revisi UU KUP merupakan pilihan yang tepat untuk menjaring potensi ekonomi digital, serta selaras dengan BEPS Action Plan yang dimotori Organization of Economics Cooperation and Development (OECD).

Sri Mulyani mengatakan ada tiga fokus pemerintah terhadap implementasi pajak e-commerce yaitu desain rezim perpajakan dalam memperlakukan kegiatan ekonomi digital, pungutan pajak yang tidak membebani usaha kecil menengah, dan perlindungan terhadap industri dalam negeri. (Bisnis Indonesia)

3. Perusahaan Berbasis Teknologi Informasi Dikenai Pajak

Pemerintah siap menarik pajak dari perusahaan berbasis teknologi informasi sejenis Google, yang baru saja melunasi tunggakan pajak tahun 2015. Sri Mulyani menegaskan, semua perusaahan yang pendapatannya berasal dari Indonesia, termasuk yang berbasis teknologi informasi, merupakan objek pajak yang harus memenuhi kewajiban pajak terhadap pemerintah Indonesia. Pengenaan pajak atas transaksi elektronik (e-commerce) nantinya tidak akan merugikan wajib pajak dan lebih adil baik bagi para pelaku usaha konvensional maupun digital. (Koran Tempo)

4. Penerimaan Pajak – Pemerintah Terus Kejar Setoran

Pemerintah akan terus berupaya mengumpulkan kekurangan penerimaan pajak senilai Rp363,26 triliun dalam satu bulan terakhir di 2017 ini. Realisasi pajak hingga pertengahan November baru mencapai 71,7% atau senilai Rp920,34 triliun dari target APBN Perubahan 2017 Rp1.283,6 triliun. Artinya ada potensi shortfall Rp.147 triliun. (Investor Daily & Bisnis Indonesia)

5. Menunggak Pajak, IUP akan Diblokir

Mulai 1 Januari 2018, Kementerian ESDM akan memblokir dan tidak memberikan pelayanan terhadap pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah clen and clear (CnC) maupun yang non-CnC. Sanksi tegas dijatuhkan karena banyak pemegang IUP yang menuggak pajak dengan total tunggakan mencapai Rp4,3 triliun. (Kontan)

6. DKI Gelar Razia Pajak Kendaraan

Target pajak kendaraan bermotor Rp8,6 Triliun DKI Jakarta mengadakan razia kendaraan bermotor hingga 20 Desember mendatang. Pemilik yang tertangkap diwajibkan melunasi pajak kendaraan ditambah denda. Tapi mereka yang mau melunasi pajaknya secara sukarela, dalam periode ini, akan dibebaskan dari denda. (Koran Tempo)

Topik: EKONOMI DAN BISNIS

1. Canangkan Transformasi, BI Perbaiki Kebijakan Moneter

Bank Indonesia (BI) mencanangkan transformasi dalam kurun 10 tahun, yakini mulai tahun 2014 hingga 2024. Dalam transformasi kebijakan moneter, BI sudah melakukan sejumlah perubahan dan perbaikan kebijakan, mulai dari suku bunga kebijakan BI rate menjadi BI 7 Day Reverse Repo Rate (BI 7DRRR), adanya kebijakan repo antar bank, dan aturan tentang negotiable certificate of deposit (NCD). (Investor Daily)

2. Bitcoin Jangan Jadi Ajang Spekulasi

Di Indonesia, penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dilarang. Namun, tidak ada larangan untuk transaksi antar individu dikarenakan BI dan OJK belum melarang penggunaan bitcoin untuk transaksi antar individu.

BI menegaskan bahwa mata uang virtual seperti bitcoin bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat pun diimbau untuk mencermati risiko sebelum memegang uang virtual. Meski arah kebijakan cenderung melarang, BI tidak bisa menghalangi masyarakat memiliki uang virtual bila didera rasa penasaran. (Media Indonesia)

3. Pengusaha Tekfin Wajib Lapor ke BI

Pada 29 November 2017, BI telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Pada waktu bersamaan jugajuga dikeluarkan dua petunjuk teknis peraturan anggota Dewan Gubernur BI tentang ruang uji coba terbatas (regulatory sanbox) terkait dengan produk tekfin. (Media Indonesia)

4. Sektor Tambang Bermasalah

Tata Kelola sektor pertambangan masih menyisakan sejumlah persoalan. Di satu sisi, kualitas penataan oleh pemerintah kian membaik. Tahun ini, ada sekitar 2.500 izin usaha pertambangan yang dibekukan pemerintah karena tak memenuhi unsur kepatuhan. (Kompas)

5. Pelaku teknologi Keuangan Digital Wajib Mendaftar ke Bank Indonesia

Bank Indonesia meluncurkan peraturan baru mengenai financial technology (fintech) atau teknologi keuangan digital. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial ini akan berlaku mulai 1 Januari 2018. Selain itu, dua aturan turunan diterbitkan, yaitu Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI Nomor 19/14 dan Nomor 19/15.

Dalam peraturan tersebut, salah satu aspek yang diatur adalah kriteria fintech. Kriteria tersebut antara lain inovatif, berdampak pada model layanan bisnis yang sudah ada, bermanfaat bagi masyarakat banyak, bisa dikembangkan, dan dapat digunakan secara luas. (Koran tempo)

Share this page .Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page