flash newsTopik: PERPAJAKAN DAN PENERIMAAN

1. Revisi UU KUP: Penuntutan Bisa Dihentikan

Salah satu ketentuan yang tertuang dalam draf revisi UU KUP yaitu bahwa proses penuntutan tindak pidana Perpajakan bisa dihentikan asalkan wajib pajak membayar kerugian Negara dan sanksi sebesar 300%. Selain itu sanksi denda bagi WP yang terindikasi tindak pidana Perpajakan akan diturunkan. Misalnya, penghentian pemeriksaan bukti permulaan yang semula diatur sebesar 150% menjadi 100%. Kemudian frasa penuntutan yang dalam regulasi tidak bisa dihentikan, akan diubah menjadi bisa dihentikan asalkan membayar kerugian Negara ditambah sanksi administrasi sebesar 300%.

Pemerintah mengklaim kebijakan itu ditempuh untuk memberikan kepastian hukum terhadap WP dan mengembalikan fungsi pemidanaan dalam Perpajakan yakni ultimatum remidium, yang artinya proses pemidanaan WP merupakan cara terakhir apabila proses yang telah dilakukan tak berhasil. Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Arif Yanuar menampik anggapan pemerintah tidak pro WP. Dilihat draf RUU KUP cenderung berimbang. Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo mengatakan penurunan sanksi administrasi itu perlu direspons positif. Apalagi selama ini sanksi itu memang memberatkan. Ia juga berpendapat tujuan sanksi adalah memberikan efek jera untuk mendorong kepatuhan. Pemerintah harus kembali ke prinsip ultimatum remedium. (Bisnis Indonesia)

2. Eropa Keluarkan Daftar Negara Surga Pajak

Sebanyak 17 negara masuk dalam daftar hitam negara tax haven. Menteri Keuangan Uni Eropa memasukkan 17 negara tersebut karena mereka menolak bekerja sama soal keterbukaan informasi Perpajakan. Sementara 47 negara lain yang telah diajak berkomunikasi berjanji akan melakukan reformasi pajak. Uni Eropa sejatinya tak menawarkan tindakan atau pengaturan preferensial yang memungkinkan perusahaan memindahkan keuntungan untuk menghindari pajak. Mereka harus memenuhi standar tranparansi dan menerapkan langkah anti profit shifting.

Negara-negara yang masuk daftar hitam tersebut antara lain Samoa Amerika, Bahrain, Barbados, Grenada, Guam, Korea Selatan, Makau, Kepulauan Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Panama, Saint Lucia, Samoa, Trinidad & Tobago, Tunisia, dan Uni Emirat Arab. (Kontan)

3. Antisipasi Hadapi Perubahan Pajak AS

Pemerintah mengkaji sejumlah langkah kebijakan yang akan diambil untuk mengantisipasi efek merugikan Indonesia dari reformasi pajak AS, terutama mengenai tarif pajak dan perubahan dari sistem worldwide tax system menjadi territorial tax system.
Worldwide tax system memungut pajak penghasilan (PPh) wajib pajak dari manapun penghasilan itu diperoleh. Sementara territorial tax system hanya memungut pajak dari penghasilan yang didapatkan di wilayah negara itu saja.

Indonesia patut mempertimbangkan dengan seksama penurunan tarif PPh untuk meningkatkan daya saing karena negara-negara tetangga telah melakukan kebijakan yang serupa. Vietnam akan menurunkan tarif PPh Badan dari 20% menjadi 17%, dari sebelumnya sebesar 22%. Sementara tarif PPh Badan Indonesia masih berada di tarif 25%. (Kontan)

Topik: EKONOMI DAN BISNIS

1. Pemerintah Segera Blokir Ribuan Izin Tambang

Kementerian ESDM akan memblokir ribuan izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah paling lambat 31 Desember 2017. Tercatat, sebanyak 3.078 IUP Minerba berstatus clean and clear, dan sebanyak 2.509 IUP berstatus non-clean and clear. Nama-nama perusahaan tersebut telah disampaikan keapda Ditjen AHU. Di samping itu, Ditjen AHU juga akan memblokir perusahaan pemegang IUP yang menunggak pembayaran PNBP. (Koran Tempo)

2. Nontunai Menjadi Penopang

Pertumbuhan transaksi nontunai sangat pesat walaupun transaksi menggunakan uang tunai masih tetap mendominasi. Ke depan, transaksi nontunai diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi karena ada efisiensi dan akselerasi pergerakan finansial. BI berupaya mendorong perkembangan nontunai melalui elektronifikasi jalan tol dan penyaluran bantuan sosial. BI juga menciptakan infrastruktur yang dapat memudahkan terselenggaranya transaksi nontunai. (Kompas)

3. Tren Pertumbuhan Membaik, Momentum Perlu Dijaga

Perdagangan dunia terus tumbuh. Indonesia berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Sebagai contoh adalah industri gaya hidup, jasa, dan pariwisata yang tumbuh positif. Saat ini, ekonomi digital dengan konsep e-dagang tumbuh pesat dan menjadi alat pertumbuhan baru dengan laju pertumbuhan 25% per tahun. Tren pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia diyakini akan semakin positif. Ini menjadi momentum untuk meningkatkan investasi. (Kompas)

4. Kebijakan Moneter: Tak Ada Alasan Lakukan Revisi

BI tidak melihat alasan untuk melakukan revisi kebijakan moneter kendati inflasi dan nilai tukar rupiah masih berada pada kisaran targetnya. Laju inflasi yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya telah menjadi alas an utama BI untuk menurunkan suku bunga sebanyak dua kali tahun ini hingga mencapai level saat ini yakni 4,25%. Di sisi lain, kebijakan moneter Bank Sentral AS pada tahun depan relative terprediksi. Kendati demikian, dia mengaku akan terus memantau pergerakan rupiah yang rawan terpapar tekanan akibat kenaikan suku bunga Bank Sentral AS tahun depan. (Bisnis Indonesia)

Share this page .Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page