Topik: PERPAJAKAN DAN PENERIMAAN

1.) Penerimaan Cukai Vape Capai Rp 3 Triliun

Pemerintah memperkirakan potensi penerimaan cukai dari hasil produk tembakau lainnya (HPTL) berupa vape rokok elektrik bisa mencapai Rp 2 triliun – 3 triliun. Selain reklasasi bagi produk yang sudah terlanjur beredar, pemerintah telah menyiapkan tiga regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan yang rencananya mengatur mengenai pelunasan, perizinan dan perdagangan. Ketiga regulasi ini memuat ketentuan teknis tentang pelaksanaan tarif cukai vape. (Bisnis Indonesia)

2.) Penyederhanaan Tarif Cukai Terus Dilanjutkan

Pemerintah konsisten menjalankan kebijakan penyederhanaan layer tarif cukai rokok karena dinilai akan mendorong penerimaan cukai bagi negara. Layer tarif cukai rokok berjumlah 10. Dari 2019 sampai 2021, tarif cukai rokok disederhanakan setiap tahun menjadi 8, 6, dan 5 layer. Kebijakan ini menutup celah bagi pabrikan rokok untuk membayar tariff cukai lebih rendah sehingga tidak akan lagi ada kebocoran pada keuangan negara. (Media Indonesia)

3.) Pengusaha Protes Kenaikan NJOP Jakarta

Keputusan Pemprov DKI Jakarta menaikan NJOP atas tanah dan bangunan memantik protes pengusaha lantaran aturan yang menjadi dasar kenaikan NJOP rata-rata sebesar 19,54% itu dianggap keluar tiba-tiba tanpa ada sosialisasi dari Pemprov DKI Jakarta.

Banyak pengusaha dirugikan atas kebijakan tersebut karena dengan kenaikan NJOP, jika berlaku bagi zona komersial akan menjadi tekanan ganda pada bisnis dari pengusaha yang belum bangkit. Imbas kenaikan NJOP beragam, tetapi sektor yang paling dirugikan adalah sektor usaha yang ada di Gedung dan sektor properti. (Kontan)

Topik: EKONOMI DAN BISNIS

1.) Pengusaha Keluhkan Ketidakpastian Peralihan Sistem Perizinan

Peluncuran system layanan perizinan terintegrasi secara elektronik atau disebut online single submission (OSS) hingga kini tanpa kejelasan setelah berulang kali tertunda. Kalangan pengusaha pun menilai revolusi perizinan dari sistem sebelumnya, Perizinan Terpadu Satu Pintu, ini akan berdampak langsung terhadap kinerja investasi. (Koran Tempo)

2.) Peningkatan Kapasitas Fiskal, Pemda Harus Lebih Inovatif Gali PAD

Pemerintah mendorong daerah terus berinovasi dalam mengingkatkan kapasitas fiskal daerah terhadap pusat dari segi anggaran bisa dikurangi. Upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan cara optimalisasi potensi itu akan meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dalam pembiayaan APBD dan langkah selanjutnya kementerian keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan akan memberikan bimbingan teknis ke daerah – daerah. ( Bisnis Indonesia )

3.) Darmin: Ekonomi Triwulan II Bisa Tumbuh 5,3%

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2018 berada dalam rentang 5,2-5,3%. Pertumbuhan ini ditopang oleh sejumlah faktor, diantaranya aktivitas masyarakat selama Lebaran dan agenda nasional pemilihan kepada daerah (pilkada) serentak. (Investor Daily)

4.) Ekonomi RI Hadapi Dua Tantangan

Ekonomi Indonesia semester II-2018 diperkirakan bakal makin sulit melaju lebih kencang dari semester sebelumnya karena ekonomi Indonesia menghadapi dua tantangan sekaligus terutama dari sisi eksternal.

Pertama, tantangan defisit transaksi berjalan (current account deficit) yang diperkirakan makin lebar tahun ini. Kedua, perang dagang antara AS dan China. Deputi Gubernur Senior BI memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun ini akan ada kisaran 5,1%-5,2% karena daya beli yang sudah meningkat. (Kontan)

5.) SBN Sepi, Menkeu Yakin Pembiayaan APBN Aman

Meskipun Kemenkeu sudah memperbesar imbal hasil namun lelang SBN masih sepi peminat. Namun, Kemenkeu masih optimis bahwa kebutuhan akan pembiayaan APBN 2018 tetap aman. Kebutuhan pembiayaan utang dalam APBN 2018 mencapai Rp399,22 triliun atau turun 6,50% dibanding tahun 2017.

Dari kebutuhan tersebut, hingga Mei 2018, realisasinya mencapai Rp169,02 triliun atau 42,34% target. Realisasi utang yang belum mencapai 50% disebabkan karena belakangan ini hasil lelang SBN terbilang minim. Walau begitu menkeu memastikab bahwa pembiayaan APBN tetap terjaga sampai akhir tahun karena kondisi tersebut sudah masuk perhitungan kemenkeu dalam melelang SBN. (Kontan)

6.) Ekspor Sulit Ditingkatkan

Berbagai hambatan membuat pelaku usaha kesulitan meningkatkan eskpor karet, minyak sawit, serta makanan dan minuman. Hambatan itu berupa tarif dan nontarif. Peningkatan ekspor terkendala perang dagang Amerika Serikat-China, hambatan perdagangan, harga rendah, serbuan produk impor, dan regulasi yang tak mendukung.

Ketua Umum Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia menyebutkan pemerintah Indonesia perlu lebih aktif melobi pemerintah India untuk mengurangi pengenaan tarif bea masuk ekspor minyak sawit. Selain itu pemerintah perlu menjalin kerjasama perdagangan bebas free trade agreement dengan negara prioritas. (Kompas)

Contact us:
www.enforcea.com | twitter : @enforcea_info
fb : /EnforceA | contact@enforcea.com |
WA : 0813 1407 9696

Share this page .Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page