Tax Consulting


flash newsTopik: PERPAJAKAN DAN PENERIMAAN

1. Tarif Cukai Tembakau Tak Miliki Landasan Ilmiah

Abdillah, Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Indonesia mengatakan tarif cukai tembakau yang berlapis-lapis dan rumit yang berlaku saat ini tidak memiliki landasan ilmiah. Tarif cukai yang berlaku saat ini terdiri atas 12 lapisan berdasarkan jenis rokok yaitu sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, dan sigaret kretek tangan, serta golongan produksi industri rokok.

Dengan berbagai lapisan tersebut terdapat rentang tarif Rp90/batang hingga Rp555/batang. Menurut Abdillah penentuan tarif tersebut tidak memiliki landasan ilmiah. Tarif tersebut didasarkan tujuan untuk melindungi sebagian kecil perusahaan rokok dan menekan perusahaan rokok lainnya serta merugikan kesehatan masyarakat. (Investor Daily)

2. Realisasi Cukai Rokok Ancam Target

Setelah sempat naik pada Juli 2017, penerimaan cukai turun di bulan Agustus. Penerimaan cukai rokok terkonstraksi karena pengaruh musim Lebaran sudah usai. Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo Siswoyo menilai target cukai hasil tembakau bakal sulit tercapai karen produksi rokok yang kembali menurun tahun ini.

Hal tersebut dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang melemah dan regulasi tentang cukai itu sendiri, yaitu tarif cukai rokok yang terus naik. (Kontan)

3. Rencana Kenaikan Cukai Tembakau, Rokok Akan Naik Harga

Komponen biaya pajak dan cukai mencapai 76% dari total biaya pabrikan. Angka itu jauh lebih tinggi ketimbang komposisi biaya bahan baku sebesar 21% dari total biaya. “Cukai dan PPN merupakan komponen biaya terbesar dalam pembentukan harga pokok penjualan”. Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan tarif cukai pada tahun depan.

Kenaikan tarif cukai secara berkelanjutan berdampak langsung terhadap laju pertumbuhan negatif industri. Pungutan cukai yang terlalu tinggi bakal berdampak langsung terhadap kenaikan peredaran produk rokok ilegal. (Bisnis Indonesia)

4. Kemudahan dan Risiko

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, memprediksi pemerintah bakal meraup pendapatan Rp130 triliun dari pajak transaksi bisnis dalam jaringan (daring). Menurut dia, diperlukan ketegasan dan penyusunan sistem pengawasan yang bagus dari pemerintah agar pundi-pundi negara tetap bertambah tanpa merugikan pengguna ataupun penyedia layanan. (Koran Tempo)

5. Pemerintah Optimistis Raih PNBP Energi Rp104 Triliun

Pemerintah optimistis dapat memenuhi target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor energi sebesar Rp104 Triliun hingga akhir 2017. Menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan hingga bulan Agustus telah terpenuhi 60% dari total target PNBP sebesar Rp104 triliun.

Menurut Arcandra, terdapat beberapa upaya Kementerian ESDM dalam meningkatkan potensi penerimaan negara bukan pajak di sektor energi. Pemerintah juga terus berupaya untuk menjaga lifting minyak tetap berada di atas 800 ribu barel per hari. (Investor Daily)

Topik: EKONOMI DAN BISNIS

1. Pemda Mimika Mengajukan 17 Syarat Untuk Freeport

Kalau izin operasi berlanjut hingga tahun 2041, Pemda Kabupaten Mimika mengajukan 17 syarat kepada PTFI. Empat diantaranya:

a. Pemberian divestasi saham 20% untuk Pemda Mimika melalui BUMN;
b. Pembanguna smelter di Mimika;
c. Penggunaan tenaga kerj lokal;
d. Pembangunan tenaga listrik tenaga air.
Belum ada respon dari PTFI terkait hal ini. (Kontan)

2. BUMN Pastikan Siap Ambil Saham Divestasi Freeport

Kementerian BUMN memastikan hasil analisis dari arus kas dan neraca keuangan holding BUMN yang saat ini akan dibentuk mampu menyerap saham PTFI. Harus ada kriteria yang jelas, siapa yang berhak atas divestasi:

a. Pihak yang dapat memberi kesejahteraan sebesar-besarnya kepada rakyat;
b. Uang yang digunakan untuk membeli saham harus bukan hasil utang atau rekayasa keuangan;
c. Harus mampu melakukan peningkatan modal saat dibutuhkan PTFI;
d. Bukan pihak yang terafiliasi dengan Freeport McMoran.
(Media Indonesia)

3. Di Balik ‘Jinaknya’ Inflasi

Setelah menikmati inflasi relatif rendah pada tahun lalu, tahun ini inflasi diperkirakan masih cukup jinak untuk memenuhi target pemerintah, yakni 4%. Inflasi bahan pangan bergejolak (volatile food) yang relatif rendah tahun ini, khususnya selama Ramadhan dan Idul Fitri, sekilas menunjukan keberhasilan pemerintah dalam ‘menjinakkan’ harga pangan. (Bisnis Indonesia)

4. Freeport Tetap Pengendali Tambang Grasberg

Freeport McMoran Inc menegaskan tetap mengelola tambang Grasberg di Papua, sekalipun porsi sahamnya di PT Freeport Indonesia menciut dari 91,61 persen menjadi 49 persen. Perusahaan tengah membahas detail operasi jangka panjang bersama pemerintah setelah kontrak karya berakhir pada 2041. “FCX (Freeport McMoran) akan tetap memegang kendali atas operasi dan tata kelola PTFI,” demikian pernyataan manajemen Freeport, dikutip dari siaran resminya pekan lalu. (Koran Tempo)

5. Pemerintah Siapkan Pengaman Bisnis E-Commerce

Sekretaris Kementerian Perekonomian Lukita Dinasyah Tuwo, tak menampik ada risiko yang besar dalam industri perdagangan elektronik (e-commerce). Selain banyaknya modal masuk yang datang ke Indonesia, sisi keamanan ihwal basis data pengguna rawan diselewengkan. “Betul, memang ada risiko di situ. Tapi kami sudah waspada,” kata Lukita. (Koran Tempo)

6. Pemerintah Punya Daya Tawar atas Kontrak Freeport.

Menurut wakil ketua komisi VII DPR dari Partai Golkar, Satya Widya Yudha, dalam bernegosiasi Pemerintah harus memasukan faktor bahwa operasi Freeport berdasarkan Kontrak Karya yang bakal berakhir pada tahun 2021. Sementara itu, Koordinator Publish What You Pay (PWYP) Maryati abdullah menyatakan, poin kritis divestasi adalah kesepakatan harga saham freeport. (Kompas)

7. Inflasi Agustus Diperkirakan Rendah

Vice President Economist PT Bank Permata Tbk Josua Pardede memperkirakan inflasi Agustus sebesar 0,05% atau 3,94% year on year. Rendahnya inflasi itu disebabkan penurunan sejumlah harga bahan pangan seperti cabai merah, cabai merah keriting, dan bawang merah. (Investor Daily)

Contact Us

Publication

Enforce A Flash News 16 November 2017
Enforce A Flash News 10 November 2017
Enforce A Flash News 8 November 2017

Read More

Partner in Charge

I Wayan Sudiarta
+62 877 7531 2419
wayan.sudiarta@enforcea.com
Related Post