Tax Consulting


flash newsTopik: PERPAJAKAN DAN PENERIMAAN

1. Pajak Bawaan Penumpang: Pilih Taat atau ‘Bandel’?

Dalam KMK No. 490/KMK.05/1996, batas pembebasan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas barang bawaan penumpang adalah kurang dari US$250 untuk pribadi atau US$1.000 unuk keluarga. Regulasi tersebut dianggap sudah tidak relevan dari sisi waktu dan dinamisnya kondisi perekonomian, misalnya lemahnya nilai Rupiah dan PDB dibanding pada tahun 1996.

Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai penyesuaian ambang batas untuk barang bawaan yang tidak ada penggantinya di dalam negeri perlu dilakukan. Batas senilai US$250 per penumpang, menurutnya, sudah terlalu rendah. Kalau internasional antara US$200 – US$1.000, Indonesia bisa ambil batas atasnya.

Menurut Yustinus, saat ini kebutuhan orang ke luar negeri cenderung lebih ke travelling daripada berbelanja. Jika tujuan BM untuk proteksi industri dalam negeri, menurutnya, pengawasan pada celah penumpang yang berbelanja ‘kulakan’ lebih krusial. Pengawasan bisa dilakukan saat custom declaration. Bagi penumpang yang membawa barang bukan bawaan dan tidak dideklarasikan, lanjutnya, akan dikenai sanksi. (Bisnis Indonesia)

2. PP Perpajakan Mineral Segera Terbit, PTFI mendapat Keringan Pajak

Pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah terkait dengan stabilitas investasi yang mengatur perpajakan dan PNBP di sektor pertambangan mineral. Saat ini draft PP tersebut sudah berada di Sekretariat Negara.

Salah satu pasal mengatur tentang pemegang kontrak karya (KK) mineral logam yang belum berakhir dan mengubah bentuk pengusahaan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi, yang utamanya ditujukan untuk PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (d.h. PT Newmont).

PP ini turut mengatur pembagian hasil atas keuntungan bersih (setelah pajak) dengan pemerintah, yaitu Pemerintah Pusat sebanyak 4%; Pemerintah Provinsi sebanyak 1%; Pemerintah Kabupaten/Kota penghasil sebanyak 2,5%; dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang sama sebanyak 2,5%.

Sepintas akumulasi pajak Freeport lewat RPP ini, sama yakni 35%, seperti pada aturan KK. Tapi jika dibedah lebih dalam, pungutan 35% dalam KK dihitung dari laba perusahaan sebelum dikurangi bunga utng dan pajak terutang atawa EBITDA. Sedangkan tambahan pajak bagan pemerintah pusat dan pemda 10% dihitung dari laba bersih. (Bisnis Indonesia dan Kontan)

3. Revisi UU PNBP. Wewenang Kemenkeu Kian Besar

Wacana penguatan kewenangan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan PNBP semakin kencang dalam rapat pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU PNBP. Dalam UU ini, Kemenkeulah yang berwenang menetapkan tarif untuk mengakomodasi fluktuasi ekonomi (Bisnis Indonesia).

Topik: EKONOMI DAN BISNIS

1. Pemerintah Sukses Kendalikan Inflasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memandang tren inflasi sampai akhir tahun akan terkendali, terutama dari komponen harga bergejolak (volatile food). Berdasarkan data yang dirilis BPS pada senin pagi kemarin, inflasi September 2017 tercatat 0,13% dengan indeks harga konsumen (IHK) 130,08.

Terhadap struktur pembentukan inflasi keseluruhan, komponen volatile food diketahui memiliki andil minus 0,11% lantaran mengalami deflasi 0,67%. Itu disebabkan turunnya sejumlah harga komoditas pangan seperti telur ayam ras, bawang merah, dan cabai rawit. Inflasi komponen inti sebesar 0,35% dengan kontribusi 0,21% dan komponen harga yang diatur pemerintah mengalami inflasi 0,15% dengan andil 0,03%. (Media Indonesia)

2. Beras Menyumbang Inflasi

Kelompok bahan makanan pada September 2017 mengalami deflasi 0,53 persen dibandingkan dengan Agustus 2017. Namun, enam dari 11 subkelompok bahan makanan mengalami inflasi, termasuk padi dan umbi-umbian sebesar 0,88 persen. Kebijakan harga eceran tertinggi dinilai turut mendongkrak harga beras.

Badan Pusat Stastistik (BPS) mencatat inflasi 0,13 persen pada September 2017. Dari 82 kota yang disurvei, 50 kota di antaranya mengalami inflasi sementara 32 lainnya deflasi. Kelompok sandang: makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; serta perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar menjadi penyumbang utama kenaikan harga tersebut. (Kompas)

3. Indonesia Kukuh soal Syarat Divestasi Saham Freeport

Seperti diwartakan, Presiden Direktur Freeprt Mcmoran Richard D Adkerson berkirim surat kepada pemerintah Indonesia yang berisi keberatan Freeport atas proposal pemerintah terkait dengan valuasi, tata cara, dan metode pelepasan 51% saham Freeport kepada pemerintah Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pemerintah tidak akan mundur dari usulan skema divestasi saham Freeport sebesar 51%. Begitu pula kewajiban pembangunan smelter serta valuasi saham yang dilakukan secara independen. (Media Indonesia)

4. Rupiah Melemah, Investor SUN Wait and See

Harga Surat Utang Negara (SUN) diperkirakan bergerak melemah karena terpengaruh nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang cenderung menurun. Spread yield obligasi Indonesia dan AS treasury tenor 10 tahun diperkirakan dapat bergerak di kisaran 415-425 basis poin (bps), yang menandakan pelaku pasar masih cenderung wait and see terhadap kondisi yang ada. (Investor Daily)

5. Distribusi Gula Disepakati

Perum Bulog dan distributor gula Indonesia menjalin nota kesepahaman tentang pendistribusian gula. Nota kesepahaman ditandatangani di Kementerian Perdagangan. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita terkait Pajak Peghasilan (PPh) Bulog wajib memungut dengan besara 1,5 persen bagi yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan 3 persen bagi yang tidak memiliki NPWP. (Kompas)

6. Momentum Pertumbuhan Harus Dijaga

Kalangan pelaku usaha berharap agar situasi politik menjelang pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden harus tetap mendukung kondisi perekonomian nasional. Kondisi perekonomian Indonesia yang terus membaik perlu dijaga agar momumetum pertumbuhan tidak terganggu. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Komisaris PT Adaro Energy Tbk Theodore Permadi Rachmat. “Kondisi perekonomian Indonesia sudah membaik. Kondisi ekonomi dunia juga membaik. Harga komoditas mulai naik. Momentum ekonomi makro yang membaik harus dijaga,” kata Theodore Permadi Rachmat. (Kompas)

7. PLN Terancam Merugi Rp219 Triliun

Akibat perkiraan konsumsi listrik yang tidak akurat. Studi terbaru Institute for Energy Analysis and Financial Analysis (IEEFA) memperkirakan, mulai 2019 sekitar 40% setrum yang dihasilkan jaringan kelistrikan Jawa-Bali akan terbuang. Menurut kajian itu hingga 2026, PT PLN harus membayar energi yang mubazir sekitar Rp219 triliun.

“Ketika terjadi kelebihan pasokan, PLN dan negara harus menanggung kewajiban untuk membayar listrik yang tidak termanfaatkan,” kata ahli pembiayaan energi IEEFA, Yulanda Chung.

Yulanda mengatakan taksiran kelebihan listrik berasal dari prediksi pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi. RUPTL PLN memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia Hingga 2026 rata-rata 6,2%. Perkiraan pertumbuhan sebesar itu memproyeksikan kenaikan konsumsi listrik rata-rata 8,3% per tahun. (Koran Tempo)

8. Bank Indonesia Bekukan Empat Uang Elektronik

Bank Indonesia menghentikan layanan isi ulang uang elektronik yang belum berizin, yakni BukaDompet milik Bukalapak, TokoCash milik Tokopedia, ShopeePay milik Shopee, dan Paytren milik Yusuf Mansyur. “Keempatnya dibebukan sementara karena tak berizin,” kata Direktur Program Elektronifikasi Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Pungky Purnomo Wibowo, kemarin.

Sambil menunggu perizinan rampung BI menghentikan layanan uang elektronik tersebut, termasuk transaksi isi ulangnya. Adapun layanan lain, seperti transaksi pembelian dengan platform tersebut masih bisa berjalan. (Koran Tempo)

Contact Us

Publication

Enforce A Flash News 16 November 2017
Enforce A Flash News 10 November 2017
Enforce A Flash News 8 November 2017

Read More

Partner in Charge

I Wayan Sudiarta
+62 877 7531 2419
wayan.sudiarta@enforcea.com
Related Post