flash newsTopik: PERPAJAKAN DAN PENERIMAAN

1. Penerimaan Bea Cukai Bakal Surplus Rp 2,47 T

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mencatat, total penerimaan negara yang dikumpulkan hingga per 28 Desember 2017 mencapai Rp 189,36 triliun atau melampaui target yang ditetapkan APBN-P 2017. “Penerimaan DJBC per 28 Desember 2017 mencapai Rp 189,36 triliun atau 100,12% dari target sebesar Rp 189,144 triliun,” kata Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi. (Investor Daily)

2. Pelaksanaan Peraturan Baru Pelaporan e-Faktur Ditunda

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memutuskan untuk menunda pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2017 mengenai Tata Car Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-faktur).

Penundaan peraturan yang awalnya berlaku pada 1 Desember 2017 ini dilakukan karena berbagai pertimbangan. Antara lain karena pengusaha kena pajak (PKP) membutuhkan kesiapan untuk menyesuaikan administrasi dalam pembuatan dan pelaporan faktur pajak melalui aplikasi e-faktur atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. (Investor Daily)

3. MA Kekurangan Hakim Pajak

Sebagian besar berkas PK yang masuk ke MA adalah PK atas perkara yang diputus pengadilan pajak
MA mengatakan jumlah hakim agung yang ada saat ini tidak mencukupi untuk menangani sengketa pajak. Dari 44 hakim agung, hanya ada satu hakim yang menangani persoalan peninjauan kembali (PK) sengketa pajak. Menurut Ketua MA, memang ada kesulitan untuk merekrut hakim agung di bidang perpajakan. Sebab, UU menyatakan bahwa hakim di bidang pajak hanya dapat direkrut bila sudah berkarier sebagai hakim selama 20 tahun. Sedangkan pengadilan pajak baru dibentuk pada 2002 dan kebanyakan diisi pensiunan pegawai Kementerian Keuangan yang baru menjadi hakim selama 10 tahun terakhir. (Koran Tempo)

4. Arab Saudi Pungut PPN

Dua negara timur tengah, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, bakal memasuki era pajak baru. Mulai hari ini, kedua negeri kaya minyak tersebut bakal menerapkan PPN 5%. Setiap transaksi bahan bakar minyak, makanan dan minuman, pakaian, dan jasa yang selama ini bebas pajak kini berubah menjadi objek pajak. Kedua negara kaya minyak ini mengambil langkah darurat ekstensifikasi pajak untuk mendongkrak pendapatan pajak yang terus menurun. (Koran Tempo)

5. Simak Agenda Penting Pajak & Cukai 2018

Tahun ini sejumlah agenda penting dan regulasi pajak dan cukai mulai berjalan. Salah satunya adalah pertukaran data keuangan otomatis untuk kepentingan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) sesuai UU 9/2017 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2017.

Dalam ketentuan tersebut, lembaga keuangan wajib memberikan informasi identitas pemilik rekening keuangan yang terdiri dari nama, alamat, negara domisili, tanggal lahir, nomor rekening, identitas lembaga keuangan, dan saldo rekening per 31 Desember. Untuk informasi per 31 Desember 2017, wajib disampaikan ke Ditjen Pajak paling lambat 30 April 2018 dan dilaporkan ke OJK paling lambat 1 Agustus 2018.

Adapun agenda lainnya antara lain:
a. Kenaikan rata-rata tarif cukai hasil tembakau sebesar 10,04%.
b. Pengenaan cukai atas plastik kresek.
c. Pengenaan cukai atas emisi kendaraan bermotor.
d. Penurunan tarif PPh final bagi pelaku UMKM dari 1% menjadi 0,25%.
e. Penyederhanaan peraturan PPN.
f. Kenaikan batas atas nilai barang belanjaan penumpang transportasi umum dari luar negeri yang bebas bea masuk, dari sebelumnya $250 menjadi $500 per orang. (Kontan)

6. Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Tahun 2017 Naik 21%

Kinerja Ditjen Bea dan Cukai pada tahun 2017 melebihi target APBN-P 2017. Hingga 28 Desember 2017, total penerimaan DJBC sebesar Rp189,36 triliun atau sebesar 100,12% dari target sebesar Rp189,14 triliun. Angka ini terdiri dari penerimaan bea masuk Rp34,58 triliun, penerimaan cukai Rp150,81 triliun, dan bea keluar Rp3,97 triliun.

Adapun perkiraan realisasi final sampai dengan tutup buku 31 Desember 2017 sebesar Rp191,62 triliun. Menteri Keuangan mengapresiasi kinerja ini karena selama tiga tahun terakhir DJBC gagal meraih target. Menteri Keuangan berharap DJBC akan kembali mencapai target APBN 2018 sebesar Rp194,1 triliun. (Kontan)

7. Perpres Beneficial Ownership Segera Terbit

Pemerintah akan mewajibkan korporasi membuka nama pengendali utama perusahaan atau beneficial ownership (BO). Ketentuan ini diatur dalam rancangan peraturan presiden. Calon beleid ini memperkuat Peraturan Mahkamah Agung 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Saat ini rancangan perpres tersebut sudah selesai di bahas di Sekretariat Negara menunggu untuk ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Adapun perpres tersebut akan mengatur kewajiban melaporkan nama pengendali utama dan sanksi bagi yang tidak mau membuka nama pengendali utama berupa pencabutan izin usaha. (Kontan)

Topik: EKONOMI DAN BISNIS

1. Kebijakan Ekonomi: Mengelola Tarik-menarik Kepentingan

Di tahun 2018 ini, Pemerintah akan dihadapkan pada pertanyaan berlatar keraguan terhadap pilihan kebijakan ekonomi, yaitu apakah kepentingan jangka pendek dapat dikelola tanpa mengorbankan strategi pembangunan yang bervisi masa depan, atau sebaliknya. Pada setiap pilihan kebijakan, kini pemerintah dihadapkan pada tantangan zaman yang kompleksitas semakin meningkat.

Ketidakpastian dan dinamika politik yang menguat, dan adakalanya pemangku kepentingan bersikap mendua. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan menjaga konsistensi dan kepastian hukum amat dibutuhkan dalam upaya membangun kolaborasi pemerintah dan swasta demi menggerakkan roda pembangunan. Upaya tersebut didalamnya termasuk keandalan analisis data dan kajian yang komprehensif. (Kompas)

Contact us:
www.enforcea.com | twitter : @enforcea_info
fb :/EnforceA | contact@enforcea.com |
WA : 0813 1407 9696

Share this page .Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page